Aug 06 2014

Hadapi AEC 2015 Sektor Perikanan & Kelautan Gagap

Published by at 3:56 pm under Uncategorized

Hadapi AEC 2015 Sektor Perikanan & Kelautan Gagap

http://agrofarm.co.id/read/kelautan/444/hadapi-aec-2015-sektor-perikanan-kelautan-gagap/#.U-HovxZfTwI


investphilippines.org

Menteri KKP dalam realisasi 2014 mengakui Indonesia tiap tahunnya kalah dengan Vietnam, Thailand dan China. Di satu sisi kebutuhan pangan nasional paling banyak disuply dari hasil kelautan. Suka tidak suka, masih ada sekelumit program yang perlu dibenahi jika Indonesia masih mau berjuang di AEC 2015.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pertanian (KIARA) Abdul Halim menyebut  masalah pertama adalah peningkatan angka produksi yang tidak diikuti dengan manfaat yan terasa langsung oleh masyarakat nelayan. Pemerintah hanya mengatur cara budidaya ikan yang baik (CBIB) tanpa diikuti fasilitasi bagi masyarakat pembudidaya agar adaptatif dengan Good Aquaculture Practice (GAP) sebagai sertifikasi AEC.

 “Kita jadi nekat betul. Maju di 2015 tanpa mempersiapkan bagaimana memperkuat masyarakat di level pengolahan dan pemasarannya. Saya khawatir Indonesia sekali lagi hanya akan mengekspor gelondongan tanpa pernah mendapatkan nilai tambah dari sumber daya ikan yang kita jual ke berbagai negara. Harusnya kita tidak terburu-buru bersepakat dengan berbagai aturan di level regional yang nantinya justru blunder bagi sektor perikanan nasional,” protes Halim.

Halim menilai setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan KKP. Membenahi rantai pasokan bahan baku di Indonesia wilayah timur dan mengintegrasikannya dengan sistem industri di Indonesia bagian barat. Memfasilitasi pembudidaya melalui dukungan infrastruktur, seperti laboratium misalnya sehingga petambak bisa menjalankan aturan CBIB ini dan dapat memiliki produk unggul.

Menjaga kualitas produksi dan fokus pada pencegahan-pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas seperti pertambangan, limbah industri di luar aktivitas kegiatan tambak dan perikanan tangkap, dan sebagainya. Terakhir menutup akses asing, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Sementara Direktur Center for Oceanography and Marine Technology Surya University. Alan F. Koropitan menilai perlunya lembaga pendanaan khusus lautan mengingat jumlah penyaluran kredit perikanan berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa per 31 Desember 2009, baru sebesar Rp 3,33 triliun atau hanya 0,23% dari total kredit perbankan secara nasional.

Disamping itu, riset kelautan Indonesia sendiri masih lemah. Dengan tersebarnya institusi kelautan serta anggaran riset yang sangat minim (dana riset keseluruhan termasuk kelautan hanya 0.08 % PDB) maka sulit mendapatkan inovasi di bidang maritim. Topik kajian terkadang merupakan duplikasi, karena kurangnya koordinasi antar institusi tersebut. Berbanding Eropa yang memiliki ratusan institusi kelautan (termasuk laboratorium dan stasiun lapang) dengan jumlah Kapal Riset lebih dari 250 buah yang saling terintegrasi satu sama lain.

Wisata bahari juga belum terserap secara maksimal dan masih didominasi transportasi Australiia dan Singapura. Tujuan wisata melalui kapal pesiar belum menjangkau luas. Kapal pesiar yang mengunjungi daerah timur Indonesia dan Barat Sumatera pun cottage dan tournya dimiliki oleh orang asing.

“Indonesia memiliki banyak potensi untuk disinggahi kapal pesiar mewah. Sebutlah rute Benoa Bali, Pelabuhan Labuan Bajo atau Pulau Komodo. Tanjung Emas Semarang dengan berwisata ke Candi Borobudur, Prambanan, Naik kereta Rel Bergerigi di Ambarawa. Selain itu, pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Sabang dan Belawan Medan biasanya menuju Danau Toba,” terang Alan.

Sementara untuk SLIN berupa pelabuhan hub yang terbatas dan menghambat konektivitas menurut Alan. Pengembangan industri perkapalan perikanan dapat dikembangkan di Maluku (RTRW Nasional) untuk menunjang kluster perikanan di Indonesia timur. Pencegahan IUU Fishing, pengembangan kluster perikanan di Indonesia timur dengan komoditas utama Tuna (sebagai prime mover), serta kluster budidaya laut di beberapa lokasi

 Untuk mewujudkan itu semua, Alan menilai indonesia perlu memiliki panduan. Sistem teknologi keluatan dan oseanografi Autralia salah satunya bisa diadopsi. Yang terpenting RPJM 2015-2019 haarus mencerminkan visi kelautan dan perlu semacam GBHN supaya jelas langkah-langkahnya dan tidak meraba-raba. Nah kalau visi itu masuk di dalam RPJM selanjutnya, hendaknya jangan sektoral, tapi terintegrasi.

“Sampai sekarang kelautan sayangnya masih identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan, tidak ada yang bisa diharapkan disitu. Padahal ada banyak potensi. Kami ingin tekankan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Menteri KKP kedepan harus mereka yang profesional, sekalipun dari Parpol tapi tetap profesional visinya, tidak memiliki sisipan kepentingan dari parpolnya, kemudian ideologinya jelas pancasilais dan UUD 45 kemudian tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di level moral maupun hukum.” Pungkas Alan. Yosi Winosa

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |