Archive for August 6th, 2014

Aug 06 2014

Restorasi Maritim ala Jokowi Solusi yang Relevan

Published by under Uncategorized

Restorasi Maritim ala Jokowi Solusi yang Relevan
Kamis, 19 Juni 2014 | 15:16

http://www.investor.co.id/agribusiness/restorasi-maritim-ala-jokowi-solusi-yang-relevan/87565

Jokowi tampak berbincang dengan pedagang sayuran Devina Jigwa‎ (43) di Pasar Baru Prahara Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (5/6) pagi. Jokowi pun membeli patatas dari Mama Devina. Sedangkan Mama Devina dgn spontanitas mengisi petatas dalam noken (tas anyaman Papua) dan memberikannya kepada Jokowi. (sumber: Suara Pembaruan/Roberth Isidorus Vanwi)Jokowi tampak berbincang dengan pedagang sayuran Devina Jigwa‎ (43) di Pasar Baru Prahara Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (5/6) pagi. Jokowi pun membeli patatas dari Mama Devina. Sedangkan Mama Devina dgn spontanitas mengisi petatas dalam noken (tas anyaman Papua) dan memberikannya kepada Jokowi. (sumber: Suara Pembaruan/Roberth Isidorus Vanwi)

JAKARTA– Restorasi Maritim yang ditawarkan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dinilai merupakan solusi yang relevan bagi persoalan maritim saat ini. Sektor perikanan laut sebagai salah satu komponen dalam aktivitas maritim memang memerlukan terobosan.

Direktur Pusat Studi Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya, Alan F Koropitan mengatakan, ada dua kata kunci dalam Restorasi Maritim ala Jokowi yang sangat krusial bagi pembangunan kelautan nasional yaitu Tol Laut dan Bank Agromaritim.

“Tol Laut merupakan ide yan baik dalam menjawab tantangan konektivitas negara kepulauan yang diharapkan mampu menjawab persoalan mahalnya biaya logistik serta disparitas ekonomi antar pulau. Sementara Bank Agromaritim akan mampu memberikan kredit kepada petani dan nelayan dengan suku bunga rendah,” ujar Alan di Jakarta, Kamis (19/6).

Alan mengatakan konektivitas merupakan persoalan mendasar bagi pembangunan suatu bangsa. Ia mencontohkan Amerika Serikat ketika awal-awal kemerdekaan, mereka menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk transportasi baik jalan raya, sungai-sungai atau kanal-kanal.

“Laut adalah penghubung antarpulau, sehingga ide Tol Laut patut diapresiasi serta didukung untuk konektivitas laut Indonesia,” ujar dia.

Alan menjelaskan persoalan terbesar nelayan Indonesia dalam hal produksi perikanan tangkap adalah sulitnya mendapatkan modal. Ia mengatakan Indonesia perlu belajar dari Prancis yang mendirikan satu bank yang khusus untuk menyalurkan kredit dalam sektor pertanian.

Petani dan nelayan di sana mendapatkan kredit dengan suku bunga rendah untuk membeli alat-alat pertanian dan kapal nelayan dengan waktu pengembalian 10-20 tahun. “Kredit ini wajib diproteksi dengan asuransi. Baik asuransi pembiayaan itu sendiri maupun asuransi jiwa. Sehingga terlindungi ketika ada badai atau cuaca ekstrim,” ujar Alan.

Alan mengatakan jika Indonesia pernah memiliki BRI dengan progam SIMPEDES yang hadir di seluruh pelosok tanah air dan desa-desa, sangat mungkin Bank Agromaritim bisa terwujud. “Ini bisa saja penjelmaan dari BRI yang sudah sangat siap dengan fasilitas satelit serta adanya cabang-cabang di desa-desa pesisir,” ujar dia.

Bank Agromaritim diharapkan mampu menjawab bukan hanya permodalan nelayan tangkap tetapi juga pembudidaya di laut serta petani. (C-07)

No responses yet

Aug 06 2014

Hadapi AEC 2015 Sektor Perikanan & Kelautan Gagap

Published by under Uncategorized

Hadapi AEC 2015 Sektor Perikanan & Kelautan Gagap

http://agrofarm.co.id/read/kelautan/444/hadapi-aec-2015-sektor-perikanan-kelautan-gagap/#.U-HovxZfTwI


investphilippines.org

Menteri KKP dalam realisasi 2014 mengakui Indonesia tiap tahunnya kalah dengan Vietnam, Thailand dan China. Di satu sisi kebutuhan pangan nasional paling banyak disuply dari hasil kelautan. Suka tidak suka, masih ada sekelumit program yang perlu dibenahi jika Indonesia masih mau berjuang di AEC 2015.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pertanian (KIARA) Abdul Halim menyebut  masalah pertama adalah peningkatan angka produksi yang tidak diikuti dengan manfaat yan terasa langsung oleh masyarakat nelayan. Pemerintah hanya mengatur cara budidaya ikan yang baik (CBIB) tanpa diikuti fasilitasi bagi masyarakat pembudidaya agar adaptatif dengan Good Aquaculture Practice (GAP) sebagai sertifikasi AEC.

 “Kita jadi nekat betul. Maju di 2015 tanpa mempersiapkan bagaimana memperkuat masyarakat di level pengolahan dan pemasarannya. Saya khawatir Indonesia sekali lagi hanya akan mengekspor gelondongan tanpa pernah mendapatkan nilai tambah dari sumber daya ikan yang kita jual ke berbagai negara. Harusnya kita tidak terburu-buru bersepakat dengan berbagai aturan di level regional yang nantinya justru blunder bagi sektor perikanan nasional,” protes Halim.

Halim menilai setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan KKP. Membenahi rantai pasokan bahan baku di Indonesia wilayah timur dan mengintegrasikannya dengan sistem industri di Indonesia bagian barat. Memfasilitasi pembudidaya melalui dukungan infrastruktur, seperti laboratium misalnya sehingga petambak bisa menjalankan aturan CBIB ini dan dapat memiliki produk unggul.

Menjaga kualitas produksi dan fokus pada pencegahan-pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas seperti pertambangan, limbah industri di luar aktivitas kegiatan tambak dan perikanan tangkap, dan sebagainya. Terakhir menutup akses asing, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Sementara Direktur Center for Oceanography and Marine Technology Surya University. Alan F. Koropitan menilai perlunya lembaga pendanaan khusus lautan mengingat jumlah penyaluran kredit perikanan berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa per 31 Desember 2009, baru sebesar Rp 3,33 triliun atau hanya 0,23% dari total kredit perbankan secara nasional.

Disamping itu, riset kelautan Indonesia sendiri masih lemah. Dengan tersebarnya institusi kelautan serta anggaran riset yang sangat minim (dana riset keseluruhan termasuk kelautan hanya 0.08 % PDB) maka sulit mendapatkan inovasi di bidang maritim. Topik kajian terkadang merupakan duplikasi, karena kurangnya koordinasi antar institusi tersebut. Berbanding Eropa yang memiliki ratusan institusi kelautan (termasuk laboratorium dan stasiun lapang) dengan jumlah Kapal Riset lebih dari 250 buah yang saling terintegrasi satu sama lain.

Wisata bahari juga belum terserap secara maksimal dan masih didominasi transportasi Australiia dan Singapura. Tujuan wisata melalui kapal pesiar belum menjangkau luas. Kapal pesiar yang mengunjungi daerah timur Indonesia dan Barat Sumatera pun cottage dan tournya dimiliki oleh orang asing.

“Indonesia memiliki banyak potensi untuk disinggahi kapal pesiar mewah. Sebutlah rute Benoa Bali, Pelabuhan Labuan Bajo atau Pulau Komodo. Tanjung Emas Semarang dengan berwisata ke Candi Borobudur, Prambanan, Naik kereta Rel Bergerigi di Ambarawa. Selain itu, pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Sabang dan Belawan Medan biasanya menuju Danau Toba,” terang Alan.

Sementara untuk SLIN berupa pelabuhan hub yang terbatas dan menghambat konektivitas menurut Alan. Pengembangan industri perkapalan perikanan dapat dikembangkan di Maluku (RTRW Nasional) untuk menunjang kluster perikanan di Indonesia timur. Pencegahan IUU Fishing, pengembangan kluster perikanan di Indonesia timur dengan komoditas utama Tuna (sebagai prime mover), serta kluster budidaya laut di beberapa lokasi

 Untuk mewujudkan itu semua, Alan menilai indonesia perlu memiliki panduan. Sistem teknologi keluatan dan oseanografi Autralia salah satunya bisa diadopsi. Yang terpenting RPJM 2015-2019 haarus mencerminkan visi kelautan dan perlu semacam GBHN supaya jelas langkah-langkahnya dan tidak meraba-raba. Nah kalau visi itu masuk di dalam RPJM selanjutnya, hendaknya jangan sektoral, tapi terintegrasi.

“Sampai sekarang kelautan sayangnya masih identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan, tidak ada yang bisa diharapkan disitu. Padahal ada banyak potensi. Kami ingin tekankan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Menteri KKP kedepan harus mereka yang profesional, sekalipun dari Parpol tapi tetap profesional visinya, tidak memiliki sisipan kepentingan dari parpolnya, kemudian ideologinya jelas pancasilais dan UUD 45 kemudian tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di level moral maupun hukum.” Pungkas Alan. Yosi Winosa

No responses yet

Aug 06 2014

Urgensi Bank Maritim untuk Pengembangan Nelayan

Published by under Uncategorized

Urgensi Bank Maritim untuk Pengembangan Nelayan

http://jurnalmaritim.com/2014/8/478/urgensi-bank-maritim-untuk-pengembangan-nelayan

BANK MARITIM – Diskusi Panel Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, di Hotel Sultan, Jakarta (11/1). Dukungan pemerintah memfasilitasi nelayan dapat berupa bank maritim. (Foto: JM Foto/Anwar Iqbal) 

Penulis: Anwar Iqbal

Jakarta, JMOL ** Kondisi sektor laut atau maritim Indonesia cukup memprihatinkan. Sebagai Negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 70 persen, sektor maritim tidak banyak tersentuh oleh kebijakan negara dalam pembangunan ekonomi.

“90 persen penduduk Indonesia berada di dekat laut. Tapi kebijakan negara tidak banyak yang mendukung sektor kelautan. Kondisi nelayan dan penduduk pesisir kita saat ini sangat memprihatinkan,” ujar Dr Alan F Koropitan dalam Diskusi Panel bertema ‘Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia’ yang diselenggarakan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, di Hotel Sultan, Jakarta (11/1).

Alan memaparkan keterkaitan aktivitas manusia dengan lingkungan. Ia mengambil studi kasus Laut Jawa yang tingkat pencemarannya tinggi akibat pembuangan sungai-sungai di selatan Kalimantan.

“Respons Laut Jawa terhadap masukan beban pencemaran ini terlihat signifikan di pesisir Selatan Kalimantan, Teluk Jakarta, perairan Semarang, dan Selat Madura. Daerah-daerah ini indeks kerentanannya sangat tinggi akibat dampak pencemaran,” katanya.

Alan juga menyorot tidak adanya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi para nelayan untuk mengembangkan diri. Ia menyarankan perlu adanya bank maritim yang dapat mendukung operasional para nelayan dan aktivitas kemaritiman lainnya.

“Saat ini, nelayan sangat tidak bankable. Semestinya perlu ada regulasi yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Di Jerman misalnya, ada bank pertanian yang dikhususkan bagi para petani,” ungkap Alan.

Pemateri lain, Dedi Supriadi Adhori, dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, memaparkan bahwa kondisi pengelolaan perikanan di Indonesia sangat memprihatinkan. Cirinya, gejala tangkap lebih yang telah melanda hampir semua wilayah pengolahan, kemiskinan nelayan yang akut, dan berbagai macam kerentanan lainnya.

“Praktik penangkapan tradisional banyak ditinggalkan. Ini menjadi gejala di banyak tempat. Praktik yang berkembang saat ini telah berubah ke elite capture, yakni pemanfaatan penguasaan wilayah laut untuk kepentingan politik dan ekonomi para elite dengan mengorbankan kepentingan umum dan kelestarian sumber daya,” paparnya.

Sementara itu, Dr Sonny Keraf, Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan pakar Filsafat, melihat dunia maritim dari kacamata filsafat. Ia menjelaskan bahwa penyebab semua kemunduran sektor maritim di Indonesia adalah karena masih dominannya paradigma kontinental dalam arah pembangunan negara.

“Selama paradigma kontinental masih mendominasi, peradaban maritim akan Sulit untuk diwujudkan,” jelasnya.

Sonny menjelaskan, sejatinya paradigma kontinental berasal dari filsafat Barat yang lebih berciri individualistis dan ekonomi bercorak kapitalis liberal.

Sonny mengajak untuk menghidupkan kembali paradigma maritim yang lebih berciri komunal dan menyatu dengan alam.

“Ke depannya kita harus menghidupkan kembali apa yang menjadi sesungguhnya peradaban kita, yaitu peradaban maritim yang bercorak komunal dan menyatu dengan alam. Saat ini budaya tersebut sudah hampir hilang, karena mulai tenggelam oleh filsafat kontinental yang bersumber pada paradigma Barat yang lebih menekankan pada kepemilikan individu,” pungkasnya.

Editor: Arif Giyanto

No responses yet

Aug 06 2014

Tol Laut Jawab Tantangan Konektivitas Antar Pulau

Published by under Uncategorized

Tol Laut Jawab Tantangan Konektivitas Antar Pulau
Jumat, 20 Juni 2014 | 12:36

http://www.suarapembaruan.com/home/tol-laut-jawab-tantangan-konektivitas-antar-pulau/57946

Wilayah Kepulauan Indonesia-googleWilayah Kepulauan Indonesia-google

[JAKARTA] Direktur Pusat Studi Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya Tangerang Banten, Alan F Koropitan PhD menilai, konsep tol laut yang ditawarkan calon presiden Joko Widodo mampu menjawab tantangan konektivitas di Indonesia.

“Tol laut merupakan ide yang baik dalam menjawab tantangan konektivitas negara kepulauan sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan mahalnya biaya logistik serta disparitas ekonomi antarpulau,” kata Alan Koropitan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/6).

Alan mengingatkan bahwa konektivitas merupakan persoalan mendasar bagi pembangunan suatu bangsa termasuk Republik Indonesia.

Ia mencontohkan Amerika Serikat ketika awal-awal kemerdekaannya menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk transportasi baik jalan raya hingga sungai atau kanal.

Para bapak bangsa AS, ujar dia, berprinsip bahwa jalan raya atau kanal-kanal yang baik dapat memperpendek jarak sehingga mengefisienkan transportasi.

“Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan AS. Laut adalah penghubung antarpulau sehingga ide tol laut patut diapresiasi serta didukung untuk konektivitas laut Indonesia,” katanya.

Ekonom Iman Sugema, yang juga anggota tim ekonomi calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, mengatakan program sistem logistik tol laut akan membutuhkan suntikan dana Rp15 triliun dari APBN.

“Murah, dari APBN alokasi sekitar Rp15 triliun,” ujar Iman setelah sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/6).

Dia menjelaskan anggaran dari pemerintah tersebut hanya mencakup 30 persen dari total investasi tol laut. Sisanya, yakni sebesar 70 persen membutuhkan penyertaan modal dari sektor perbankan.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur tol laut yang digadang-gadang oleh calon presiden Joko Widodo mampu meningkatkan daya saing ekonomi dan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antara kawasan Barat dengan Timur Indonesia.

“Tol laut juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Tim Ekonomi Jokowi-JK, Wijayanto Samirin, di Media Center Jokowi-JK Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut Wijayanto Samirin, target pertumbuhan ekonomi Jokowi-JK sebesar tujuh persen per tahun sangat realistis, salah satu strategi yang akan dijalankan adalah dengan memperbaiki jaringan logistik Indonesia.

Pemilu Presiden Tahun 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk nomor urut 2. [Ant/L-8]

No responses yet

Aug 06 2014

Boom but mostly bust: fighting over sardines in Indonesia’s Bali Strait (Part II)

Published by under Uncategorized

Boom but mostly bust: fighting over sardines in Indonesia’s Bali Strait (Part II)
Read more at http://news.mongabay.com/2014/0718-sri-kaye-tale-of-two-fish-part-two.html

Fifty-five crewmen, stripped to their briefs, sing Madurese sea shanties to synchronized gestures as they haul in giant seine nets, hand-over-hand, onto the swaying wooden deck of the M/V Sinar Indah out in the middle of the Bali Strait. 

This morning they had offloaded a bumper haul at their homeport of Muncar: seven tons of lemuru sardines (Sardinella lemuru), the local specialty, for which dockside cannery agents offered $3,500. 

While securing their purchase, the cannery agents, in turn were overwhelmed by the crewmen’s own neighbors and relatives, each haggling for a share of the catch. Fishwives hectored the brokers while urchins snatched at wicker baskets full of lemuru. In the end, the crewmen had to ring their haul with a human cordon to prevent the sardines from disappearing, untallied, into the melee. 

A batch of lemuru. Photo courtesy of Wibowo Djatmiko under a CC BY-SA 3.0.A batch of lemuru. Photo courtesy of Wibowo Djatmiko under a CC BY-SA 3.0 license. 

But that was then. Tonight, the chanties falter as the seine nets come up empty—not just on the Sinar Indah, but on most of the other boats in what’s left of the Muncar fleet. The horizon is ablaze with the lights of other vessels, so dazzling and overcrowded that captains can no longer spot silvery sardine schools on the black surface of the ocean just by sight, as they once did. Instead, they must rely on rumors via text-message and radio, which so far have come to naught tonight. 

So it goes in the Muncar fishery: feast or famine. The accent, the last few years, falls increasingly on famine. But there’s just enough tantalizing prospect of feasting to keep fishermen scouring the Strait ever more desperately for sardines; an endeavor that only hastens the vicious cycle of species depletion. 

Imploding lemuru populations have knock-on effects throughout the ecosystem. The humble sardine forms the basis of an extensive food chain of higher predators including, ultimately, humans. Two out of every three Muncar townsmen either fish for lemuru or work in associated industries. 

Things didn’t always look so precarious in the Bali Strait. Not so long ago, lemuru comprised Indonesia’s second biggest fishery, reliably delivering enough sardines to sustain four distinct product streams: canned fish (largely for Mideast markets), meal pellets (for aquaculture pens and onshore feedlots), organic fertilizer (for Japan), and bait for longline tuna vessels. 

Purse seine crewmen load up wicker baskets with lemuru sardines to be delivered to a cannery as neighborhood fish traders watch, hoping to get a portion of the catch. Photo copyright (2014) Melati Kaye.
Purse seine crewmen load up wicker baskets with lemuru sardines to be delivered to a cannery as neighborhood fish traders watch, hoping to get a portion of the catch. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

“It was normal to make 100 million rupiah ($8,371) in a single evening,” recalls Abidin SP, who heads the regional government’s Fisheries Office in Muncar. “In March, 2010, for six consecutive days, 175 tons of fish were thrown away daily because processors had already hit their full capacity!” 

It’s a classic boom/bust cycle: this superabundance of sardines spurred surges of capital investment, both by fishermen and especially by processors. Then the lemuru population collapsed, leaving fishermen and factories scrambling to make any sort of return on their investment. 

When Madurese elder Zainullah Baijuri started fishing, back in the late 1970s, a paired set of seiners could contain 40 tons. He wound up buying four of them, before eventually going bankrupt. Now, he says, “a pair of boats can hold 60 tons but the oceans just aren’t as productive.” 

Men use bamboo poles to edge their partner boat away from the seine net. The average crew on a paired set of purse seiners in the Bali Strait consists of fifty-five men.
Men use bamboo poles to edge their partner boat away from the seine net. The average crew on a paired set of purse seiners in the Bali Strait consists of fifty-five men. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

Indeed, the entire fleet-wide catch nowadays runs to rather less than 30 tons a day, according to Abidin of the Fishery Office. And that gets divided among the 78 boats that remain active (out of a peak fleet of 190). At going rates, returns average out to less than $200 per vessel, an amount that doesn’t cover even half of a seine boat’s nightly operating cost. 

“We must leave the Straits and head to the Indian ocean if we want to land fish,” Baijuri sighs. 

But for a cannery or a pellet factory, there’s no option to just up stakes and move. There are existing facilities to be maintained, payrolls to meet, debts to pay, and established foreign markets to service. 

“We are international players,” boasts Edy Sukanto, general manager for Pasific Harvest cannery. “Our customer base isn’t in Indonesia. So, to stay in the game, we need steady supplies.” 

So, in the second half of 2013, according to Muncar port records, Sukanto imported 118,560 kilos of sardines from Pakistan and the Czech Republic, and 37,000 kilos of mackerel from China – fully half the feedstock for his plant. “Anywhere there is fish, we find it and import it,” he grimly resolves. 

The crew of the Sinar Indah drawing their third empty net of the evening.
The crew of the Sinar Indah drawing their third empty net of the evening. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

Muncar processors have had to source sardines from as far afield as India, Yemen and Peru. Despite these overstretched supply lines, local industrialists are doubling down on fish processing, with nearby Banyuwangi Port even contemplating the addition of an international-scale harbor to expedite exports out of Muncar. 

Any player in the lemuru industry has long since learned how to ride out cycles. Sardine populations are intrinsically cyclic. Normally the maximum fish run comes a month and a half after the peak of the June-September southeast monsoon. During the rainy season, easterly winds blow surface water offshore, creating a vacuum into which cold, nutrient-rich water upwells from down below. This spurs phytoplankton blooms, which in turn nurture the zooplankton on which sardines feed. 

This occurs once, maybe twice, in a normal year. But every 7-12 years or so—intermittently and unpredictably—an equatorial atmospheric pressure system called the El-Niño Southern Oscillation prolongs this ocean-churning process, causing plankton blooms during any period between November and January, sparking random explosions in the sardine population. 


Muncar on the island of Java, Indonesia. Map courtesy of Global Forest Watch. Click to enlarge. 

“All small pelagic fish do well in El Niño years,” says Alan Koropitan, lead scientist for the marine policy program at the Surya Research and Education Center outside Jakarta. The danger, though, is that overinvestment to scale up to El Niño boom-time proportions forces factories and fishermen to over-exploit sardine populations in the lean years. 

What’s more, Koropitan adds, even when El Niño returns—which will likely happen more erratically and with greater intensity due to global climate change—it could now pack much higher winds and increased storm threats, bad conditions for fishing. So Muncar captains might not get to take full advantage of rebounding lemuru populations after all. 

In such a dynamic environment, authorities urgently need to adopt a science-based fisheries management regime that considers the ecosystem holistically. In 2011, Indonesia finalized an Ecosystem-based Approach to Fishery Management System , in line with the country’s commitment to the Coral Triangle Initiative, an international pact including six other Pacific Ocean countries. However, the Fishery Ministry is still ironing out details of what the new system will mean for regional fisheries in the Bali Strait among other places. 

At the end of every fishing trip, each crewman gets a plastic bag worth of fish to take home. On poor fishing nights, boats may not have enough fish to sell to a cannery but every crewman will have fish to
take home.
At the end of every fishing trip, each crewman gets a plastic bag worth of fish to take home. On poor fishing nights, boats may not have enough fish to sell to a cannery but every crewman will have fish to take home. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

But scientific management requires solid data on the scale and health of the fishery. Remember the dockside melee when the Sinar Indah pulled in with its catch? There’s no telling exactly how much fish was landed in such a chaotic scene. Multiply that over hundreds of vessels and decades of fishing seasons. 

Muncar Fishery Office Chief Abidin admits that a lot of sardines never get entered into official tallies. In her 2010 dissertation, University of British Columbia PhD, Eny Buchary tried to put a number to this uncertainty. She estimated that for over 50 years (between 1950-2001) only 50-66 percent of Muncar’s lemuru landings were officially tallied. 

Analyzing two decades’ worth of numbers from Muncar, Buchary went on to project five “harvest scenarios under various El Niño effects. She concluded that to keep sardine catches sustainable, the fishing effort would have to be reigned back to half the magnitude the local fleet had in 2001. To achieve this, boats would have to be smaller than they were in 2001, spend fewer days on the water, and using much less light and horsepower. 

That would mean a lot of local fishermen would need to change professions. In fact, some are already “out-placing” themselves voluntarily. Captain Mastur Sowi, for instance, is trying to rear lobsters and carp in offshore net pens. But, he sighs, “the quality is not good enough, so we haven’t been able to export.” If things don’t improve, he’ll have to join the many others who now travel away from home to find migrant labor jobs. Many have already pawned their wives’ jewelry to feed the family.
Read more at http://news.mongabay.com/2014/0718-sri-kaye-tale-of-two-fish-part-two.html#t0kQXSq6BetgXwh3.99

No responses yet

Aug 06 2014

Seafood apartments and other experiments in fixing Indonesia’s fisheries (Part IV)

Published by under Uncategorized

Seafood apartments and other experiments in fixing Indonesia’s fisheries (Part IV)
Read more at http://news.mongabay.com/2014/0724-sri-kaye-tale-of-two-fish-part-four.html

Shrimp farms, industrial plants, and one of Indonesia’s busiest thoroughfares make up Java’s north coast today. It’s a very different scene from the fishing villages with beachfront boat parking that stood here decades earlier. Which begs the question, where will fish live in this new “coast without mangroves, without coral, without seagrass,” asks Alan Koropitan, a marine biologist based at Bogor Agricultural University (IPB)? 

“Human development is what affects fish the most,” he says. “It is difficult to replant mangrove in these conditions; and once planted, it is hard to keep people from cutting them down.” However, Koropitan has a possible conservation solution fitting for an urbanizing coastline: “fish apartments.” 

Literally. Electrically lit, digitally pinging clusters of cinderblock “apartments.” 

A technician cleans hatchery tanks holding giant clam broodstock at the Universitas Hasanuddin research station on Barang Lompo, South Sulawesi. Employees at the facility are locally recruited fishermen. Photo copyright © 2014 Melati Kaye.
Marine biology professor Alan Koropitan (center) watches as a technician at Surya University explains the prototype for a live weather and wave forecasting system that north coast fishermen will soon be able to access by smartphone. Photo copyright © 2014 Melati Kaye. 

“Usually fish are attracted by two kinds of forces, light and acoustics,” Koropitan explains. “At specific frequencies, fish feel comfortable…as if they are in a school of fish.” 

Fully-serviced fish apartments are just one instance of how non-governmental outfits are addressing oceanic degradation on their own without waiting for the lumbering government bureaucracy to get around to it. 

The initiatives are many and varied, ranging from rearing seahorses in coastal net pens to training rural authorities in Lombok and Flores to keep better records of fish landings. Projects come under the aegis of anything from a university department to an international non-profit to a village council or corporate responsibility scheme. With such an eclectic provenance, no wonder they vary widely in effectiveness. 

For example, some South Sulawesi fishermen, recruited by Mars (not the Red Planet or the War God but the chocolatier), rear giant clams, clownfish, and seahorses at the University of Hasanuddin’s marine research station on Barang Lompo Island. The island, which lies 20 kilometers offshore of Makassar, is one of many in this area known for using homemade bombs and cyanide solution to catch fish, killing coral and distressing the larger ecosystem. The Hasanuddin hatchery hopes to stem these destructive practices by offering alternative livelihoods and restocking the local environment with fished-out species in the process. 

“Fishing was okay but backbreaking,” says ST Syarifuddin while scrubbing down a cement tank full of flowerpot sized giant clams. “I prefer this work, it’s calmer.” 

Soon he will hose down the tank and fill it with new sea water, letting the clams spread their shells to reveal iridescent blue lips. Working with the University, Syarifuddin has learned to distinguish and isolate sick seahorses from healthy ones, create conducive conditions for anemone fish to mate, and identify the life-cycle stages of the rare giant clam–all without ever having left his hometown. 

A seahorse reared at the Universitas Hasanuddin research station on Barang Lompo, South Sulawesi. Employees at the facility are locally recruited fishermen. Photo copyright © 2014 Melati Kaye.
A technician cleans hatchery tanks holding giant clam broodstock at the Universitas Hasanuddin research station on Barang Lompo, South Sulawesi. Employees at the facility are locally recruited fishermen. Photo copyright © 2014 Melati Kaye. 

“We tend to think in terms of ‘hard’ technological solutions but we also need to look for ‘soft’ technologies like education and technical skills,” says Dewi Badawing, a Universitas Hasanuddin marine biology professor. 

Various outfits including the local government and Mars, which ventured into mariculture to protect the feedstock for its pet food business, have supported the Barang Lompo facility. The university hatchery is a promising start, but currently employs only two out of hundreds of men on Barang Lompo. 

Meanwhile, demand from American and European fish-eaters for sustainably sourced seafood is provoking a rethink of global supply chains. The Sustainable Fisheries Partnership, “a business-focused NGO,” works with large food corporations to shed light on opaque supply chains. SFP focuses on improving data on fisheries and encouraging companies to learn about “sustainable fisheries.” 

In turn, Indonesian companies interested in accessing eco-conscious western markets consider Fishery Improvement Projects, in hopes that they will gain points with assessors for the internationally recognized Marine Stewardship Certification (MSC) program. These improvement projects are meant to bring state-of-the-art science and international sustainability standards to mismanaged, under-resourced fisheries in the developing world. But if the effort is to go beyond increasing monitoring capacity into actually improving sustainability, it will mean convincing government officials, industry heads, and fishermen to swallow such unpalatable solutions as reducing catch sizes or stopping fishing altogether for a period. 

Many experts insist catching less fish is the only way to return Indonesia’s wild-caught fisheries to any semblance of sustainability. And this pits environmental sustainability against livelihood and profits in a common dilemma for sustainable trade initiatives. If the sustainability measures do not yield quick or sufficient enough economic gains, they will likely not stick. But the alternative could also be the complete collapse of a fishery. 

Meanwhile, Koropitan and his team at IPB are getting ready to bring the prospect of building fish apartments before local government regulatory committees. 

Marine biology professor Alan Koropitan (center) watches as a technician at Surya University explains the prototype for a live weather and wave forecasting system that north coast fishermen will soon be able to access by smartphone.  Photo copyright © 2014 Melati Kaye.A seahorse reared at the Universitas Hasanuddin research station on Barang Lompo, South Sulawesi. Employees at the facility are locally recruited fishermen. Photo copyright © 2014 Melati Kaye. 

There is no data yet on the long-term effects of the offshore apartments on fish populations or local ecosystems. However, a number and variety of fish are attracted to the “apartments,” according to four months of daily observations by one of Koropitan’s team, Roza Yusfindayani, at a test site on the West Java coast. 

Rabbit fish hung out at the cement apartments feasting on buffets of zooplankton thanks to phytoplankton blooms grown off the highly nutritious shore delta waters. Squid laid eggs. Remoras cleaned themselves against the metal piping. And tuna schooled. 

In addition, the apartments ensure exclusive fishing rights to the local community in both fair and foul weather. The foundations of the apartments tear the nets of passing trawlers trying to poach fish. And “when there is bad weather, fishermen don’t have to go four miles out to sea anymore,” Koropitan enthuses. “These structures also allow fishermen to be more selective, they go and scan for what is available and leave the juveniles.” 

While all of these projects are pioneering, they are still “experiments.” For them to “scale up” to a national level, they will likely have to involve the government. Koropitan–an advisor for the State Ministry of National Planning–attempted to add the building of fish apartments to the blueprint of coastal development plans nationwide. The concept was rejected on the grounds of being too “technical,” but Koropitan is optimistic about adding it to regional “strategies.” 

***

At just two percent of Indonesia’s gross domestic product, fisheries and aquaculture currently make only a minor contribution to the national economy. However two-thirds of the nation’s 200 million people live on the coast. Many of these, often at the lower end of income distribution, derive their protein and much of their livelihood from the oceans. Indonesia’s marine waters are also located at the heart of the Coral Triangle, a region home to at least 600 coral species and 2,000 reef fish species. 

Despite its ecological and social importance, Indonesia’s fisheries have long been neglected by the government. Barely half the fish caught in major ports are reported. Fishermen illegally using bombs and cyanide to land their catch are rarely tried for violations, instead getting away with pre-trial jail time or bribes. 

Yet millions of Indonesians increasingly resort to such short-cuts to support their families using their most readily available resource: the open-access fishery at their doorstep. At a couple dollars a kilogram for dead fish and as much as $30 a kilogram for live fish, they strive for the more upscale lifestyles they see on TV. 

This unchecked fishing is not only ecologically destructive, but also shortsighted, undermining the long-term resources on which coastal communities rely. To stop the damage, experts say Indonesia needs to control the rate at which fish populations are depleted. 

That need not mean a draconian stop to all fishing, but fish harvests should be regulated both geographically, through “no-take zones,” and temporally, with bans on fishing during each species’ spawning season. And once regulated, the law needs to be enforced. 

But, for this to work, communities must feel that they have a stake in a better-regulated fishery. Local notables can be recruited into enforcement efforts and rewarded for their contributions. Poor coastal populations also need to be shown a path out of an overreliance on dwindling fisheries. Better health and education services would help. So might an array of alternative livelihoods such as ecotourism and the farming of certain ornamental fish. None of these, though, should be treated as a silver bullet on its own.
Read more at http://news.mongabay.com/2014/0724-sri-kaye-tale-of-two-fish-part-four.html#ZxqavpluKt6blj67.99

No responses yet

Aug 06 2014

Penangkapan Ikan Ilegal Jadi Topik dalam Dialog Capres

Published by under Uncategorized

Penangkapan Ikan Ilegal Jadi Topik dalam Dialog Capres

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/06/penangkapan-ikan-ilegal-jadi-topik-dalam-dialog-capres

Masalah kemaritiman disorot dalam Dialog Capres dan Cawapres bersama Kamar Dagang dan Industri, Jumat (20/6). Salah satu yang dipertanyakan adalah strategi mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal.

Dua pasangan calon presiden-wakil presiden memberi jawaban berbeda untuk mengatasinya. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana menambah sumber daya manusia untuk mengatasi masalah itu, sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla berpendapat perlu pelibatan teknologi.

Prabowo mengatakan masalah penangkapan ikan secara ilegal harus diatasi dengan memperbanyak dan memperkuat sumber daya manusia yang menjaga laut Indonesia. “Kita perlu memperbanyak coast guard dan memperkuat (TNI) Angkatan Laut kita,” kata dia.

Sementara itu, Jokowi berpendapat, “Illegal fishing itu besar sekali memang. Kami nanti akan kembangkan drone sehingga illegal fishing itu kita bisa dilihat di titik mana terjadinya.”

Masalah tata kelola

Menyikapi pandangan kedua calon presiden tersebut, pakar kelautan dan pesisir dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan F Koropitan, berpendapat, “Permasalahan illegal fishing dan kelautan bukan masalah pertahanan dan keamanan, tetapi masalah tata kelola.”

Alan mengatakan pengelolaan laut membutuhkan sistem terpadu, berupa Monitoring Control Surveillance (MCS). Di dalam MCS tercakup sistem pemantauan nelayan yang memiliki izin, log book, dan teknologi untuk memantau.

Maritime aircraft atau yang oleh Pak Jokowi sebut sebagai drone itu memang salah satu komponen,” jelas Alan saat dihubungi, Jumat. Penangkapan ikan secara ilegal bukan persoalan pertahanan keamanan, tega dia, yang karenanya penguatan Angkatan Laut saja tidak akan menjawab persoalan.

(Yunanto Wiji Utomo/Kompas.com)

No responses yet

Aug 06 2014

Prioritaskan Sektor Kelautan

Published by under Uncategorized

Tata Kelola Pemerintahan/Manajerial Sumber Daya Kelautan Banyak yang Salah
Prioritaskan Sektor Kelautan

http://www.koran-jakarta.com/?16491-prioritaskan%20sektor%20kelautan

JAKARTA – Sektor kelautan harus menjadi prioritas program ekonomi pemerintahan mendatang. Potensi kelautan Indonesia sangat besar karena tiga perempat wilayahnya adalah lautan.

Pengamat kelautan yang juga guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri, mengatakan dilihat secara makro-ekonomi, pertumbuhan perekonomian Indonesia selama 10 tahun terakhir sangat signifikan. Namun, jika melihat secara detail, problem Indonesia terletak pada sektor riil atau dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang pencapaian kesejahteraan ekonominya masih jauh dari negara lain atau masih di urutan kelima di ASEAN. Padahal Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat besar, dan itu tidak dimiliki negara lain.

Menurut dia, sektor kelautan merupakan salah satu modal dasar dan besar bagi bangsa Indonesia, dan masih dapat dimaksimalkan. Sayangnya, selama ini, modal dasar itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendongkrak perekonomian rakyat.

Minimnya pencapaian di sektor ini, kata dia, menunjukkan adanya persoalan kebangsaan, di antaranya pada masalahleadership (kepemimpinan), etos kerja sebagai bangsa, serta konsep pembangunan yang salah.

“Fakta secara fisik, wilayah laut kita sangat luas, namun konsep pembangunannya berpola darat, di mana pembangunan industri nonmaritim lebih dominan ketimbang pembangunan infrastrukur kelautan. Ini sangatlah ironi,” kata Rokhmin pada acara diskusi dialog kebangsaan “Kelautan Pasca Pilpres” di Jakarta, Kamis (17/7) malam.

Menurut mantan menteri kelautan dan perikanan era Gus Dur itu, selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada korelasi positif antara peningkatan anggaran APBN dan kesejahteraan nelayan serta kedaulatan nelayan.

Director of Center for Oceanography and Marine Technology (COMT), Alan F Koropitan, menyebutkan saat kemerdekaan, luas laut kita hanya 100.000 km persegi, namun sejak Deklarasi Juanda, luas laut kita telah menjadi 5 juta km persegi. Sayangnya, jumlah itu ternyata tidak berpararel dengan ketertarikan petani untuk bekerja pada sektor kelautan. Dari total 31 juta petani, hanya 6 juta yang bekerja di sektor kelautan. Ini berarti wilayah laut kita tidak dikelola dengan benar.

Menurut dia, ketidakjelasan tata kelola disebabkan data yang tidak akurat yang disebabkan oleh minimnya riset sehingga salah satu caranya ialah memaksimalkan riset, baik dalam hal pendanaan maupun infrastruktur yang digunakan, seperti kapal dan teknologi yang digunakan. “Ini semua harus dibereskan oleh pemerintahan yang baru,” katanya.

 

Nelayan Terancam

Sementara itu, Ketua Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, mengakui bahwa masalah sektor kelautan di Tanah Air sangatlah complicated yang mengakibatkan banyak nelayan, khususnya nelayan tradisional, tidak produktif lagi dan keberlangsungan hidupnya terancam. Persoalan itu kian parah setelah sumber daya laut nasional tidak seproduktif luas wilayah lautnya. “Ini menunjukkan selama ini banyak yang salah dalam manajerial sumber daya kelautan kita,” ungkapnya.

Dia menduga persoalan tersebut mengindikasikan tersanderanya pemerintah oleh kepentingan politik praktis dan mendorong kebergantungan rakyat pada swasta asing.

Di samping tersandera oleh politik praktis, tak dimungkiri, lemahnya karakter kepemimpinan menjadi biang dari semuanya ini. Akibatnya, sektoralisme pengelolahan sumber daya kelautan masih kuat.

“Dua persoalan itu akhirnya membawa nelayan pada ketakberdayaan. Partisipasi organisasi nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir pada umumnya termarjinalkan dalam penyusunan kebijakan publik sehingga ancaman kemiskinan terhadap nelayan makin nyata,” paparnya.

Saat ini, kata dia, sekitar 90 persen dari 2,8 juta nelayan kecil Indonesia hanya membawa pulang rata-rata 2 kg ikan per hari. Berdasarkan perhitungan, jika para nelayan berhasil menjual seluruh hasil tangkapan ikan tersebut ke pasar, penghasilan rata-rata nelayan hanya sekitar 20.000 hingga 30.000 rupiah setiap usai melaut.

“Minimnya penghasilan para nelayan tidak disebabkan sedikitnya jumlah ikan di laut, namun karena terbatasnya tangkapan ikan nelayan kecil,” katanya. ers/E-3

No responses yet