Mar 25 2010

Pemerintah Indonesia Perlu Mewaspadai Proposal Blue Carbon

Published by at 2:45 pm under Uncategorized

Pemerintah Indonesia Perlu Mewaspadai Proposal Blue Carbon

Kamis, 04 Maret 2010 12:57

Jakarta, VOI fitur – Pada sidang Khusus ke-11 Forum Menteri-Menteri Lingkungan Hidup Se-dunia di Nusa Dua, Bali pada akhir bulan Februari lalu, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memperoleh penghargaan atas kepemimpinannya dalam menginisiasi isu kelautan perikanan dan pesisir di berbagai forum-forum Internasional. Dalam pertemuan Bali tersebut telah melahirkan beberapa kesepakatan, di antaranya Deklarasi Nusa Dua dan inisiatif Blue Carbon Fund.  Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan M. Riza Damanik menegaskan bahwa Fakta di lapangan menunjukkan miskinnya prestasi pemerintah dalam penyelamatan ekosistem pesisir dan laut Indonesia. Pada titik inilah, pemberian penghargaan tersebut menggambarkan dominasi kepentingan UNEP terhadap Indonesia.

Apalagi, dalam pertemuan Kopenhagen lalu, mayoritas negara-negara peserta KTT Perubahan Iklim ke-15 belum menaruh perhatian atas isu kelautan dan perikanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi Indonesia terbilang penting di mata UNEP. Tanpa Indonesia, proposal Blue Carbon Fund yang didorong UNEP sejak tahun 2009 lalu takkan didengar dunia.

Dalam kesempatan itu pula, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadel Muhammad dan Direktur Eksekutif Badan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), Achim Steiner menekankan peran penting laut dan pesisir sebagai pengendali perubahan iklim melalui proposal Blue Carbon.

Lebih dari itu, melalui Joint Statement antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Direktur Eksekutif UNEP, Fadel Muhammad menegaskan pentingnya pengelolaan semacam Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) di laut dan pesisir. Upaya pemulihan ekosistem laut dan pesisir dalam konteks perubahan iklim mutlak dilakukan oleh seluruh warga dunia, tak terkecuali oleh pemerintah Indonesia.

Dalam dua dokumen dari “A Blue Carbon Fund”, UNEP menyebutkan kemampuan ekosistem laut dan pesisir dalam menjaga keseimbangan penyerapan karbon dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang dipraktekkan di sektor kehutanan melalui REDD. Peran laut sebagai penyerap atau pelepas karbon telah diperdebatkan sejak satu dekade lalu.
Menurut Alan F. Koropitan, ahli kelautan, perdagangan karbon dari laut adalah tidak memadai, terutama bagi Indonesia, karena laut Indonesia berada di kawasan tropis yang memiliki temperatur tinggi yaitu 29 derajat celsius-30 derajat celsius. Atas dasar kondisi inilah, mestinya Indonesia lebih memperhatikan perubahan ekosistem laut akibat pemanasan global, mengatur tata kelola pesisir laut terkait populasi, serta lebih memberikan perhatian pada pengembangan energi baru dan terbarukan dari energi pasang surut. VSK-Ike/LPP RRI

Sumber: Voice of Indonesia RRI

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |