Archive for March 25th, 2010

Mar 25 2010

PERIKANAN NASIONAL: Masih soal Isu Berkelanjutan…

Published by under Uncategorized

PERIKANAN NASIONAL
Masih soal Isu Berkelanjutan…

Harian Kompas, 15 Maret 2010 | 03:03 WIB

Oleh ALAN KOROPITAN

”Tingkah laku manusia saat ini seharusnya didasari pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari!” Ini diungkapkan oleh Prof Sumi dari The University of Tokyo dalam simposium pada 8-9 Maret 2010 di Bali.

Simposium itu digelar oleh Center for Remote Sensing and Ocean Science, Universitas Udayana, bekerja sama dengan Lembaga Antariksa Jepang (JAXA). Konteks yang dia maksud adalah isu ”berkelanjutan”.

Isu ini sudah mulai populer pada era 1970-an, dan akhirnya diakui PBB pada Juni 1992 di Rio de Janeiro melalui kegiatan Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCED). Inilah yang menjadi isu sentral dalam pengelolaan lingkungan, termasuk wilayah pesisir dan bidang perikanan.

Dengan berjalannya waktu, ”berkelanjutan” perlu mempertimbangkan dampak perubahan iklim, khususnya pasca-Protokol Kyoto. Ini yang mendasari kenapa Prof Sumi melontarkan kalimat tersebut. Prinsipnya, kita perlu membangun suatu tatanan masyarakat yang sadar akan ancaman dampak perubahan iklim pada masa mendatang untuk menjamin sumber daya lingkungan berkelanjutan.

Dampak bagi perikanan

Salah satu gas rumah kaca penting, dalam kaitan dengan pemanasan global, adalah gas CO2 di atmosfer. Laporan Global Carbon Project edisi 2008 menyebutkan, CO2 di atmosfer telah mencapai level 385 ppm (bagian per juta/parts per million). Pada era praindustri berkisar 280 ppm. Kontribusi emisi CO2 dari deforestasi dan industri mencapai 9,1 PgC per tahun pada 2008 (1 Pg > 10 pangkat 15 gram). Fraksi CO2 yang menetap di atmosfer sekitar 45 persen dari total emisi tersebut, sedangkan sisanya diserap daratan (tumbuhan) dan lautan.

Namun, sejumlah studi menekankan, tingkat efisiensi penyerapan oleh daratan dan lautan telah menurun. Jadi, fraksi CO2 di atmosfer cenderung naik. Di lain pihak, studi Knor baru-baru ini (Desember, 2009) menyimpulkan, tidak ada peningkatan fraksi CO2 di atmosfer dalam 150 tahun terakhir. Ke mana transpor atau transformasi gas CO2 tersebut? Masih menjadi pertanyaan besar saat ini.

Terlepas dari persoalan bujet CO2 yang belum terjawab, dampak pemanasan global telah membawa perubahan terhadap iklim dan laut. Konsekuensinya adalah peningkatan suhu permukaan dan penguatan stratifikasi suhu laut. Perubahan lingkungan laut tentu berdampak pada produktivitas perikanan.

Yonvitner pada Kompas (8/3) membahas laporan Cheung dkk (2009) tentang skenario kenaikan level CO2 di atmosfer dengan peranan CO2 di laut dalam proses fotosintesis fitoplankton. Ini memang dimungkinkan mengingat fitoplankton adalah produser dalam jaringan rantai makanan.

Namun, interpretasi skenario kenaikan level CO2 di atmosfer adalah dalam konteks pemanasan global, yang akan memicu berpindahnya ikan-ikan perairan tropis ke subtropis.

Cheung menyimpulkan, potensi hasil tangkapan ikan di Indonesia akan menurun sampai sekitar 20 persen pada 2100. Dalam skenario lanjutan, Cheung juga menyimpulkan, walaupun level CO2 bisa dipertahankan pada level seperti tahun 2000 (seandainya pertemuan Kopenhagen tahun lalu berhasil), Indonesia pun masih berpotensi kehilangan hasil tangkapan ikan sekitar 5 persen pada 2100. Di lain pihak, lokasi-lokasi seperti di Norwegia, Alaska, Greenland dan Iceland malah berpotensi mengalami peningkatan hasil tangkapan ikan.

Pengelolaan berkelanjutan

Dalam simposium di Bali tersebut, permasalahan dalam pendugaan stok ikan di Indonesia sempat dibahas oleh penulis bersama kolega dari IPB, Prof Bonar Pasaribu dan Dr Jonson L Gaol.

Inti permasalahan antara lain kelemahan data catch per unit effort, termasuk data pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan, asumsi-asumsi yang banyak dalam analisis produksi surplus sehingga sulit dipenuhi, dan penerapan analisis statistik terhadap spesies tertentu yang digeneralisasi ke multispesies.

Solusi yang ditawarkan adalah riset yang fokus dan terintegrasi, di mana peranan riset lingkungan laut dan kaitannya dengan biologi perikanan sangat penting dalam pendugaan stok ikan. Kegiatan riset itu dapat terbagi dalam lima kelompok utama, yaitu dinamika iklim, dinamika jaringan rantai makanan, dinamika biogeokimiawi, pemodelan, serta prediksi dan aktivitas manusia. Kelima topik ini saling berinteraksi.

Sebagai contoh, informasi proses biogeokimia, dinamika rantai makanan, dan data tangkapan dapat dikembangkan dalam suatu model ikan sehingga estimasi stok ikan lebih akurat. Demikian halnya prediksi perubahan jalur migrasi akibat pemanasan global dan respons larva ikan terhadap perubahan lingkungan akan membantu antisipasi pada kemudian hari.

Demikian pula halnya pengaruh variabilitas iklim (seperti El Nino) yang dapat memicu kelimpahan ikan yang ekstrem. Hal ini perlu diantisipasi sedini mungkin.

Kanada adalah salah satu negara yang menerapkan konsep ini dengan baik sehingga amat membantu dalam menentukan jumlah stok ikan dan kapasitas maksimum yang boleh ditangkap. Konsep ini diperkenalkan oleh Global Ocean Ecosystem Dynamic, salah satu proyek inti dari International Geosphere-Biosphere Programme, dan diacu banyak negara penggiat perikanan laut, kecuali Indonesia.

Akhirnya, keakuratan informasi stok ikan memiliki nilai strategis dalam pengelolaan perikanan nasional berkelanjutan, termasuk kegiatan pemanfaatan (penangkapan ikan), pengontrolan (illegal fishing), perbaikan lingkungan, dan strategi adaptasi yang tepat dalam perubahan iklim.

ALAN KOROPITAN Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

No responses yet

Mar 25 2010

Pemerintah Indonesia Perlu Mewaspadai Proposal Blue Carbon

Published by under Uncategorized

Pemerintah Indonesia Perlu Mewaspadai Proposal Blue Carbon

Kamis, 04 Maret 2010 12:57

Jakarta, VOI fitur – Pada sidang Khusus ke-11 Forum Menteri-Menteri Lingkungan Hidup Se-dunia di Nusa Dua, Bali pada akhir bulan Februari lalu, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memperoleh penghargaan atas kepemimpinannya dalam menginisiasi isu kelautan perikanan dan pesisir di berbagai forum-forum Internasional. Dalam pertemuan Bali tersebut telah melahirkan beberapa kesepakatan, di antaranya Deklarasi Nusa Dua dan inisiatif Blue Carbon Fund.  Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan M. Riza Damanik menegaskan bahwa Fakta di lapangan menunjukkan miskinnya prestasi pemerintah dalam penyelamatan ekosistem pesisir dan laut Indonesia. Pada titik inilah, pemberian penghargaan tersebut menggambarkan dominasi kepentingan UNEP terhadap Indonesia.

Apalagi, dalam pertemuan Kopenhagen lalu, mayoritas negara-negara peserta KTT Perubahan Iklim ke-15 belum menaruh perhatian atas isu kelautan dan perikanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi Indonesia terbilang penting di mata UNEP. Tanpa Indonesia, proposal Blue Carbon Fund yang didorong UNEP sejak tahun 2009 lalu takkan didengar dunia.

Dalam kesempatan itu pula, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadel Muhammad dan Direktur Eksekutif Badan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), Achim Steiner menekankan peran penting laut dan pesisir sebagai pengendali perubahan iklim melalui proposal Blue Carbon.

Lebih dari itu, melalui Joint Statement antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Direktur Eksekutif UNEP, Fadel Muhammad menegaskan pentingnya pengelolaan semacam Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) di laut dan pesisir. Upaya pemulihan ekosistem laut dan pesisir dalam konteks perubahan iklim mutlak dilakukan oleh seluruh warga dunia, tak terkecuali oleh pemerintah Indonesia.

Dalam dua dokumen dari “A Blue Carbon Fund”, UNEP menyebutkan kemampuan ekosistem laut dan pesisir dalam menjaga keseimbangan penyerapan karbon dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang dipraktekkan di sektor kehutanan melalui REDD. Peran laut sebagai penyerap atau pelepas karbon telah diperdebatkan sejak satu dekade lalu.
Menurut Alan F. Koropitan, ahli kelautan, perdagangan karbon dari laut adalah tidak memadai, terutama bagi Indonesia, karena laut Indonesia berada di kawasan tropis yang memiliki temperatur tinggi yaitu 29 derajat celsius-30 derajat celsius. Atas dasar kondisi inilah, mestinya Indonesia lebih memperhatikan perubahan ekosistem laut akibat pemanasan global, mengatur tata kelola pesisir laut terkait populasi, serta lebih memberikan perhatian pada pengembangan energi baru dan terbarukan dari energi pasang surut. VSK-Ike/LPP RRI

Sumber: Voice of Indonesia RRI

No responses yet

Mar 25 2010

Potensi Ikan Kita Bisa Turun

Published by under Uncategorized

Potensi Ikan Kita Bisa Turun

Oleh Alan F Koropitan

Harian Kompas, 4 Januari 2010

Hasil Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen sangat mengecewakan karena melenceng jauh dari harapan masyarakat dunia. Hasil Kopenhagen mengandung ketidakpastian dalam pembatasan emisi CO ke atmosfer. Hal lain yang jadi pertanyaan, mengapa isu kelautan tidak masuk dalam teks ”Copenhagen Accord”.

Jadi, laut tidak diperhitungkan dalam mitigasi perubahan iklim. Keputusan ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Chris Sabine, peneliti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan kawan-kawan. (2004) melaporkan, pada era sebelum industri, laut global adalah pelepas karbon ke atmosfer. Kondisi pada waktu itu adalah seimbang.

Ketika revolusi industri terjadi di Eropa, maka emisi CO di atmosfer mulai bertambah dan seiring dengan itu laut berubah menjadi penyerap CO di atmosfer. Akan tetapi, dalam 20 tahun terakhir ini, ada indikasi penurunan tingkat efisiensi penyerapan laut sehingga besar kemungkinan laut akan berbalik menjadi pelepas karbon.

Gambaran di atas menegaskan bahwa laut selalu mencari kesetimbangan baru, sebagai respons terhadap peningkatan emisi CO di atmosfer. Jadi, peranan laut untuk mitigasi tidak relevan dan tidak tepat masuk dalam mekanisme perdagangan karbon, seperti halnya hutan.

Secara sederhana, negara manakah yang berhak mendapatkan kompensasi untuk perairan samudra belahan bumi utara dan selatan yang tingkat penyerapannya sangat tinggi? Bagaimanakah kompensasi bagi negara-negara tropis yang sebagian besar wilayah lautnya berfungsi sebagai pelepas karbon?

Rekomendasi kebijakan

Saat ini, sudah saatnya kita melupakan perdagangan karbon laut apalagi memperdebatkannya. Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana merumuskan kebijakan kelautan dalam menyikapi pasca-Kopenhagen, terutama ancaman perubahan iklim yang nyata.

Laporan terbaru dari Cheung, dkk (2009) di jurnal Global Change Biology menyebutkan, dari skenario peningkatan CO di atmosfer sampai 720 ppm (parts per million) pada tahun 2100, maka Indonesia berpotensi kehilangan 25 persen hasil tangkapan ikan. Dengan skenario yang tetap menjaga tingkat emisi pada level sekarang, Indonesia masih berpeluang kehilangan 10 persen tangkapan ikan.

Dalam hal ini, pemanasan global mendorong migrasi ikan- ikan dari perairan tropis ke subtropis sehingga negara-negara lain akan mengalami surplus tangkapan ikan. Selain itu, migrasi ikan yang semakin jauh juga akan berimplikasi kepada biaya penangkapan ikan yang semakin mahal.

Di sisi lain, kita menghadapi banyak permasalahan kerusakan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Padahal, wilayah pesisir ini adalah daerah pemijahan dan pembesaran ikan, perlindungan pantai, sumber keanekaragaman hayati, dan banyak lagi fungsi ekologis lainnya. Hal ini semakin diperparah dengan aktivitas di daratan yang memperlakukan laut sebagai tempat sampah.

Beberapa catatan sebagai usulan dalam kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Penyehatan ekosistem pesisir. Ini berkaitan dengan usaha untuk mengembalikan dan menjaga vegetasi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang demi keberlangsungan fungsi ekologis dan jaminan ketahanan pangan.

2. Prioritas perikanan budidaya dan teknologi pascapanen. Dengan adanya jaminan ”kesehatan” ekosistem pesisir, maka pengembangan perikanan budidaya menjadi solusi yang menarik dalam menghadapi persoalan perubahan migrasi ikan. Nelayan-nelayan yang tadinya berorientasi perikanan tangkap, perlu memikirkan dan mempersiapkan diri untuk perikanan budidaya. Jepang adalah contoh negara yang berhasil dalam pengembangan budidaya perikanan laut, termasuk ikan-ikan pelagis besar (tuna). Budidaya juga meliputi penyebaran benih-benih ikan tertentu ke ekosistem pesisir secara bebas. Ini dikenal dengan konsep restocking. Prioritas ekspor ikan segar juga perlu dievaluasi kembali.

3. Adaptasi kenaikan permukaan laut bagi pemukiman, infrastruktur lainnya, dan dampak intrusi air laut.

4. Peninjauan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pendekatan yang selama ini berorientasi skala-skala kecil untuk lokasi tertentu perlu beralih pada pendekatan kepulauan Indonesia yang komprehensif.

5. Variabilitas iklim dan perubahan iklim. Hal ini membutuhkan perhatian serius pada masa mendatang dan membutuhkan data dasar yang panjang untuk melihat dampaknya terhadap perikanan. Sebagai contoh, Jonson L Gaol, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), dan beberapa rekannya (2004) melaporkan di suatu jurnal internasional bahwa saat terjadi El Nino tahun 1997 ada peningkatan klorofil yang ekstrem di Selat Bali sampai awal 1998. Hal ini kemudian diikuti oleh produksi ikan lemuru yang ekstrem pada 1998 itu. Tetapi, produksi ikan yang melimpah mengakibatkan anjloknya harga di pasar akibat ketidaksiapan dalam menghadapi dampak variabilitas iklim ini.

6. Basis data dan peralatan standar untuk studi karbon laut. Pada kenyataannya, tidak ada peralatan standar (sesuai protokol JGOFS-Joint Global Ocean Flux Study) yang menunjang studi karbon laut di Indonesia. Peralatan yang dimaksud adalah untuk pengukuran tekanan parsial CO, total karbon dan buoy-buoy untuk pengamatan real-time fluks karbon udara-laut. Salah satu kegunaan peralatan tersebut adalah pengembangan algoritma khusus laut Indonesia untuk data satelit. Hal ini penting untuk pemantauan berkala saat audit emisi CO karena Indonesia telah berjanji untuk menurunkannya sebesar 26 persen (walaupun sebenarnya tidak diwajibkan). Jika kita tidak memiliki algoritma sendiri, penggunaan algoritma global dari data satelit mungkin saja merugikan kita dalam perhitungan capaian 26 persen. Apalagi, laut kita yang tropis cenderung melepaskan karbon sehingga algoritma dalam data satelit harus mengeluarkan faktor pelepasan laut. Hal ini perlu diantisipasi karena pelepasan laut bukan hasil antropogenik.

Alan F Koropitan Dosen pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK-IPB

No responses yet

Mar 25 2010

Laut Tak Diperhitungkan dalam Mitigasi Iklim

Published by under Uncategorized

Laut Tak Diperhitungkan dalam Mitigasi Iklim

Harian Kompas, 31 Desember 2009 | 03:31 WIB

Jakarta, Kompas – Isu kelautan tidak masuk dalam teks Copenhagen Accord. Dengan kata lain, laut tidak diperhitung- kan dalam mitigasi perubahan iklim. Padahal, fenomena kelautan memiliki peranan besar dalam memengaruhi terjadinya perubahan iklim, yaitu dalam hal pelepasan dan penyerapan karbon dioksida.

Alan F Koropitan, dosen pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), melontarkan ini dalam konferensi pers tentang ”Refleksi 2009 dan Proyeksi 2010 Kelautan dan Perikanan” yang di- adakan pada hari Rabu (30/12) oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Indonesia, Centre for Ocean Development and Maritime Civili- zation Studies (COMMITs), dan IPB.

Berdasarkan penelitian NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), adanya indikasi penurunan tingkat efisiensi penyerapan karbon dalam 20 tahun ini, maka di kemudian hari laut berpotensi untuk berbalik menjadi pelepas karbon. Jadi, laut selalu mencari keseimbangan baru, sebagai respons terhadap peningkatan emisi CO di atmosfer.

Peranan laut dalam hal ini lebih sebagai ”obyek penderita” akibat peningkatan emisi CO ke atmosfer sehingga tidak relevan untuk masuk dalam mekanisme perdagangan karbon seperti halnya hutan. Karena itu, menurut Alan, lebih penting merumuskan kebijakan kelautan dalam menyikapi pasca-Kopenhagen, terutama ancaman perubahan iklim yang nyata.

Dalam jurnal Global Change Biology belum lama ini disebutkan, skenario peningkatan CO di atmosfer sampai 720 parts per million (ppm) pada tahun 2100 akan mengakibatkan Indonesia kehilangan 25 persen hasil tangkapan ikan. Dengan skenario yang tetap menjaga tingkat emisi saat ini, Indonesia masih berpeluang kehilangan 10 persen tangkapan ikan.

Dalam hal ini, pemanasan global mendorong migrasi ikan dari perairan tropis ke sub-tropis sehingga merugikan negara tropis, seperti Indonesia. Selain itu, perubahan migrasi ikan yang semakin jauh akan berimplikasi kepada usaha penangkapan ikan yang makin mahal sehing- ga membuat nelayan kian tidak berdaya. Hal ini juga men- jadi perhatian Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim

Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, sebagai daerah pemijahan dan pembesaran ikan, perlindungan pantai, sumber keanekaragaman hayati, semakin diperparah dengan aktivitas di daratan yang memperlakukan laut sebagai tempat sampah.

Alan F Koropitan mengatakan, sejauh ini tidak ada peralatan pengukuran CO di laut yang mengacu standar pada protokol JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study) untuk menunjang studi karbon laut di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada audit emisi CO. Hal ini akan merugikan Indonesia dalam perhitungan pencapaian target penurunan karbon sebesar 26 persen. (YUN)

No responses yet

Mar 25 2010

Posisi Tawar Laut Indonesia

Published by under Uncategorized

Posisi Tawar Laut Indonesia

Harian Kompas, 30 November 2009 | 08:31 WIB

Alan F Koropitan

Peranan laut sebagai penyerap dan penyebar bahang (heat) yang mampu mengontrol perubahan iklim telah mendapat perhatian sejak awal era 1980-an oleh beberapa lembaga riset internasional. Dalam kurun waktu tersebut, para ahli kelautan mencoba memikirkan aspek lainnya, yaitu transportasi material laut yang berkaitan erat dengan neraca (budget) CO di lapisan permukaan laut-atmosfer. Dengan demikian, sangat memungkinkan untuk memprediksi perubahan iklim sebagai respons dari naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer.

Awal riset siklus karbon laut global tahun 1984 dilakukan dengan program Global Ocean Flux Study (GOFS) di Amerika Serikat. Pada tahun 1987 kegiatan ini diperluas pada level internasional menjadi Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) yang pada umumnya mempelajari proses-proses yang mengontrol variasi temporal fluks karbon di laut dalam skala global dan kaitannya dengan pertukaran di atmosfer, dasar laut, dan daerah batas dengan daratan (pesisir), serta respons laut terhadap perubahan iklim.

Belakangan ini riset sejenis mulai mendapat perhatian di kalangan peneliti kelautan Indonesia, khususnya menjelang berakhirnya periode Protokol Kyoto pada 2012. Kesimpulan awal seolah-olah memberikan harapan bahwa laut kita berpotensi menyerap karbon di atmosfer sekitar 250 juta ton per tahun. Ide ini semakin bergulir maju menjelang pertemuan Kopenhagen, Desember 2009, yang intinya ingin mengusulkan perdagangan karbon laut. Benarkah laut mampu menyerap CO di atmosfer?

Pelepas karbon

Hasil studi setelah JGOFS, lautan global secara alami adalah pelepas karbon ke atmosfer. Ini terjadi sebelum era industri. Perkembangan industri menghasilkan emisi CO ke atmosfer (karbon antropogenik) akibat penggunaan minyak bumi diikuti perubahan lahan serta pembukaan hutan. Data Global Carbon Project (GCP) tahun 2007 menyebutkan, dari total emisi karbon global ke atmosfer sejumlah 9 Peta gram C per tahun (1 Pg > 10 pangkat 15 gram), 26 persen bagian diserap lautan global, 29 persen oleh daratan (hutan), sisanya (46 persen) terakumulasi di atmosfer.

Direktur GCP Canadel dan kawan-kawan (2007) menyebutkan, akumulasi CO di atmosfer tahun 1960 berkisar 40 persen dan pada 2007 menjadi 46 persen. Potensi penyerapan oleh hutan cenderung konstan, artinya telah terjadi penurunan tingkat efisiensi laut dalam menyerap karbon antropogenik di atmosfer.

Publikasi Le Quéré dan kawan-kawan (2007) di jurnal Science menyebutkan, penurunan tingkat efisiensi laut menyerap karbon berkaitan erat dengan menurunnya kemampuan lautan di lintang tinggi selatan (southern ocean) sebesar 30 persen dalam 20 tahun terakhir.

Sebetulnya, peta fluks CO global atmosfer-laut yang dihasilkan oleh Takahashi dan kawan-kawan (2002) menunjukkan, tidak semua lautan berfungsi sebagai penyerap karbon antropogenik. Lautan tropis pada umumnya berfungsi sebagai pelepas, sementara perairan subtropis dan lintang tinggi berfungsi sebagai penyerap. Karena itulah, Pertemuan Para Pihak (COP-15) di Kopenhagen, Denmark, sangat krusial dalam menentukan nasib umat manusia. Sekali lautan global berubah menjadi pelepas karbon ke atmosfer, efeknya mampu menaikkan temperatur Bumi dengan cepat sehingga bisa mengakibatkan perubahan iklim secara mendadak (abruptly climate change).

Potensi laut Indonesia

Posisi laut Indonesia yang berada di tropis memiliki indikasi kuat sebagai pelepas karbon. Tingginya temperatur permukaan laut dalam hal ini lebih dominan sehingga mengakibatkan tekanan parsial CO di permukaan laut lebih tinggi dari atmosfer. Hal ini mengakibatkan perairan tropis berfungsi sebagai pelepas karbon dibandingkan dengan laut di lintang menengah dan tinggi.

Tinjauan peranan lautan global, pada prinsipnya, memandang proses penyerapan karbon antropogenik secara keseluruhan dan bukan dalam tingkat regional. Inilah yang membedakan dengan kemampuan hutan sehingga laut tidak tepat untuk masuk dalam mekanisme perdagangan karbon.

Beberapa catatan seandainya laut (Indonesia) tetap ingin dipaksakan dalam mekanisme perdagangan karbon adalah sejauh mana keakuratan data yang dimiliki. Dunia internasional melalui JGOFS telah melakukan riset sekitar 25 tahun, sementara kita baru memulainya. Peranan perairan di sekitar hutan mangrove dan terumbu karang yang didengungkan di dalam negeri sebagai penyerap karbon pada kenyataannya tidak demikian.

Hasil riset perairan hutan mangrove di Papua Niugini, India, Bahama, dan Florida menunjukkan sebagai pelepas karbon (Borges dan kawan-kawan, 2003). Demikian juga terumbu karang, di mana proses kalsifikasi (pembentukan karang) lebih dominan dibandingkan dengan fotosintesis sehingga lagi-lagi laut berfungsi sebagai pelepas karbon. Ini dikemukakan oleh Gattuso dan kawan-kawan (1999) sebagai makalah pamungkas—mengakhiri perdebatan selama 10 tahun sebelumnya.

Sementara itu, fitoplankton memang mampu menyerap karbon melalui proses fotosintesis. Namun, mekanisme sistem karbonat laut dalam hal ini lebih dominan. Sintesis proyek 10 tahun JGOFS Amerika Serikat melaporkan, dari 1.000 unit karbon yang diserap fitoplankton, hanya 1 unit dapat diekspor ke dasar laut dalam (kedalaman lebih dari 1.000 meter). Sekitar 90 persen mengalami proses daur ulang menjadi anorganik karbon di permukaan laut (sampai kedalaman 100 meter) dan akhirnya dilepaskan kembali ke atmosfer.

Demikian juga beberapa lokasi high nutrient low chlorophyll (HNLC) yang direkayasa dengan menambahkan unsur besi untuk meningkatkan proses fotosintesis (teori John Martin), pada akhirnya pun tidak efektif. Pertumbuhan fitoplankton, lagi-lagi, mengalami daur ulang dan kemudian melepaskan karbon ke atmosfer. Demikian, semoga tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi delegasi RI dalam proses negosiasi di Kopenhagen, khususnya mengenai peranan laut.

Alan KoropitanPeneliti Siklus Biogeokimia Laut serta Lektor pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor

No responses yet

Mar 25 2010

Hati-hati soal laut

Published by under Uncategorized

Hati-hati soal laut

Harian Kompas, 28 November 2009

Indonesia sebaiknya jangan gegabah mengajukan laut sebagai salah satu jawaban menghadapi persoalan perubahan iklim. Dikhawatirkan, nantinya justru Indonesia yang akan dirugikan karena sifat lautnya adalah sebagai pelepas karbon dioksida.

Demikian antara lain salah satu kesimpulan dalam diskusi terbatas bertajuk “Menguak Mitos Laut Indonesia sebagai Penyerap Karbon” yang diadakan oleh organisasi lingkungan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Kamis (26/11) di Jakarta.

“Indonesia jangan gegabah memasukkan laut sebagai salah satu faktor yang dapat memecahkan persoalan pemanasan global, apalagi menyebutkan laut di Indonesia bisa menyerap karbon,” ujar Sekretaris Jenderal Kiara Riza Damanik.

Dia khawatir, jika diteruskan, bukan tidak mungkin justru Indonesia yang nantinya dirugikan. Jika laut dimasukkan dalam skema perdagangn karbon, “Bisa-bisa kita yang malahan harus membayar,” lanjutnya.

Kesimpulan tersebut muncul seusai pemaparan berjudul Carbon Cycling in the Indonesian Seas oleh ahli lingkungan Alan F Koropitan, yang meraih gelar doktornya di Hokkaido University, Jepang.

Peran laut sebagai penyerap atau pelepas karbon telah satu dekade menjadi perdebatan di dunia ilmu pengetahuan. Hasil penelitian terakhir yang menjadi pamungkas adalah hasil penelitian Arnold Gordon.

Alan yang secara khusus melakukan penelitian di Laut Jawa dengan jernih memaparkan berbagai faktor yang memengaruhi laut untuk kemudian apakah menjadi pelepas atau penyerap karbon.

Menurut dia, melalui pemaparannya, perdagangan karbon dari laut adalah tidak memadai, terutama bagi Indonesia, karena laut Indonesia berada di kawasan tropis yang memiliki temperatur tinggi (29 derajat Celsius – 30 derajat Celsius).

“Yang berpotensi menyerap karbon adalah laut di subtropis bagian selatan, yang lebih dingin,” kata Alan, yang juga menjadi dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Di Indonesia hanya Teluk Lombok yang menyerap karbon, itu pun hanya 8 part per million, diukur pada tahuan 1984. “Angka yangamat kecil,” ujarnya.

Pada laut dengan temperatur tinggi terjadi upwelling (arus ke atas) yang mengakibatkan karbon terlepas ke atmosfer. Secara total, menurut Alan, mengutip penghitungan Takahashi, laut adalah pelepas karbon.

Karena kondisi tersebut, Alan mengusulkan, antara lain, Indonesia harus lebih memerhatikan marine ecosystem under global warming (mengamati perubahan ekosistem laut akibat pemanasan global), mengatur tata kelola pesisir laut terkait populasi, serta lebih memberikan perhatian pada pengembangan energi baru dan terbarukan dari energi pasang surut.

“ Karena di Indonesia banyak teluk, pasang surutnya dapat digunakan sebagai sumber energi,” ujarnya.

No responses yet

Mar 25 2010

Laut Indonesia, Penyerap atau Pelepas Karbon

Published by under Uncategorized

DARI KONFERENSI KOPENHAGEN
Laut Indonesia, Penyerap atau Pelepas Karbon

Koran Tempo, 8 Desember 2009
Hasil riset di dunia dan Laut Jawa mengungkap bahwa laut tidak bisa diandalkan dalam perang melawan perubahan iklim. Masih penasaran.

DRAMAGA – Cuaca di luar hujan deras sekali. Di dalam, embusan mesin-mesin penyejuk udara menambah dingin udara Jumat siang-sore lalu di gedung Marine Center, Kompleks Institut Pertanian Bogor. Tapi Alan F. Koropitan seperti tak merasakannya.

Bukan, bukan karena ia selama hampir lima tahun belakangan terbiasa oleh suhu yang lebih rendah di Hokkaido, Jepang, ataupun Minnesota, Amerika Serikat, melainkan memang dosen dan peneliti di laboratorium oseanografi itu sedang serius sekali. Topik siklus biogeokimia laut yang ia jelaskan cukup “panas” untuk menghangatkan ruang rapat kosong yang kami tumpangi siang hingga jelang sore itu.

Menurut Alan, tidak banyak peneliti lokal yang mendalami soal siklus itu. Pun dengan peralatan-peralatan pengukurannya yang standar, tidak ada di Indonesia. Itu sebabnya, ia menduga, banyak yang keliru memukul rata peran lautan yang bisa menyerap dan mengurangi konsentrasi gas karbon dioksida dari atmosfer–sebuah peran yang sangat dibutuhkan di era perang melawan perubahan iklim dan berpotensi laku dijual dalam skema perdagangan karbon dunia.

“Secara global, ya. Ada neto fluks C02 sebesar 1,3 pentagram (10^15), yang mengarah dari atmosfer ke laut setiap tahunnya. Tapi, khusus untuk perairan tropis, seperti yang dimiliki Indonesia, kecenderungannya adalah melepas karbon,” ucapnya.

Alan mengutip data satelit dan hasil penelitian lapangan yang sudah memperhitungkan faktor solubility pump maupun biological pump, yang dilakukan Taro Takahashi, pakar geokimia laut di Observatorium Bumi di University of Columbia, Amerika Serikat. Faktor yang pertama dihitung menggunakan selisih tekanan parsial CO2 di udara dan air laut, sedangkan faktor kedua memperhitungkan proses respirasi fitoplankton, rantai makanan, dekomposisi, sampai proses upwelling dan larutnya karbon anorganik.

Dalam peta fluks CO2 rata-rata tahunan di lautan dunia yang dirilis 2002 itu, Taro memang tidak mendapat data dari perairan Indonesia. Dalam petanya itu, perairan Indonesia dibuatnya putih saja, tidak ada gradasi warna. Namun, karena faktor solubility pump yang lebih besar dan faktor itu sangat bergantung pada temperatur, Alan yakin laut Indonesia memiliki kecenderungan sama seperti perairan tropis lainnya.

Terlebih lagi Alan sudah mengukur sendiri. Lebih dari setahun lalu ia melakukan riset di Laut Jawa dalam studi doktornya di Hokkaido University. Alan mengumpulkan data-data, seperti pasokan nutrisi dan karbon organik yang dibawa sungai-sungai setempat ke Laut Jawa untuk dimasukkan ke sistem permodelan karbonat laut rumusan terbaru OCMIP (Ocean Carbon-Cycle Model Intercomparison Project), yang sudah sampai fase ketiga.

Hasilnya, laut di utara Pulau Jawa dan selatan Pulau Kalimantan itu secara neto merilis karbon ke atmosfer sebesar 30×10^12 sampai 60×10^12 gram karbon per tahun. Angka itu memang masih mungkin dikurangi oleh proses ekspor material dari Laut Jawa yang dangkal ke sebelah timur yang lebih dalam (efek continental shelf pump yang diungkap Alan dalam studi lanjutan di Minnesota University), tapi tetap saja pasokan karbon organik yang didapatnya dari sungai-sungai di Jawa dan Kalimantan tergolong paling besar di dunia.

“Jadi, sudah tropis, laut di Indonesia juga mendapat pasokan karbon yang besar dari sungai-sungainya,” ujar Alan.

Siang-sore itu Alan memaparkan seluruh datanya–data yang sama, yang sehari sebelumnya ditunjukkan dia di Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Badan di Departemen Kelautan dan Perikanan ini adalah titik vokal di sektor kelautan dari delegasi Indonesia, yang hari ini sudah mulai berunding dalam Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark.

Alan menyimpulkan bahwa tidak seharusnya delegasi Indonesia “menjual” jasa lautan Indonesia dalam skema perdagangan karbon. Alih-alih menguntungkan, upaya itu bisa berbalik menjadi senjata makan tuan. “Statement-statement mestinya dibuat berdasarkan riset.”

Sebagai alternatif, peneliti di bidang pemodelan biogeokimia dan hidrodinamika laut itu mengusulkan agar laut diperjuangkan justru sebagai korban dari dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Fungsi ekologisnya yang terkoyak, baik terhadap keanekaragaman jenis-jenis ikan maupun kelestarian populasi terumbu karang, harus mendapat kompensasi.

Healthy ocean, itu yang terpenting, bukan laut sebagai carbon sink,” ujarnya.

Edvin Aldrian, yang menjadi ketua tim perunding delegasi Indonesia di Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice dalam Konferensi di Kopenhagen, mengaku tahu riset dan hasilnya yang dipaparkan Alan. Tapi Edvin menyatakan masih menyimpan harapan bahwa laut tropis di Indonesia bisa berperan anomali.

Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu menunjuk beberapa karakter, di antaranya biota, seperti bakau dan padang lamun, yang masih cukup kaya di pesisir. Karakter unik lainnya adalah adanya arus lintas yang membantu mengalirkan kejenuhan karbon di laut Indonesia menuju Samudra Hindia dan pendinginan laut karena proses adveksi lewat fenomena El Nino.

Proses adveksi, Edvin menjelaskan, berlawanan dengan upwelling yang membawa implikasi negatif pada penyerapan karbon karena proses aliran vertikalnya yang membawa karbon anorganik dari laut dalam. Gejala arus adveksi, dia menyebutkan, akan menjadi pendingin dan tidak ada pengangkatan karbon dari laut dalam.

Pokoknya, Edvin menekankan, data wilayah laut Indonesia masih marginal, dan semua, termasuk titik vokal di Departemen Kelautan dan Perikanan, masih menunggu hasil pengukuran karbon di laut Indonesia. Itu artinya, “Secara scientific masih ada harapan laut Indonesia sebagai penyerap karbon,” tulis Edvin dalam surat elektroniknya dari Kopenhagen kemarin. WURAGIL

Upwelling dan Variabilitas di Pesisir

Proceedings of the National Academy of Sciences, jurnal resmi milik Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat, dua tahun lalu pernah memuat hasil penelitian yang membanding-bandingkan fraksi emisi CO2 yang tinggal di atmosfer, vegetasi atau hutan, dan lautan. Diungkapkan bahwa fraksi emisi CO2 yang terkumpul di atmosfer dan menjadi gas rumah kaca dari tahun ke tahun semakin besar. Ini bisa dipahami karena emisi juga semakin besar.

Fraksi yang diserap oleh hutan cenderung tetap dan bisa bergerak menanjak atau sebaliknya, bergantung pada upaya penanaman kembali hutan yang rusak. Semakin banyak hutan yang terawat tentu semakin banyak C02 yang bisa diserapnya.

Nah, di laut grafiknya justru kentara menurun. Alan menjelaskan, itu karena kemampuan laut sebagai penyerap karbon semakin melorot. Para ahli kelautan dunia, Alan menambahkan, saat ini banyak yang sedang mencermati lautan di lintang selatan. Perairan di selatan selama ini berperan menyerap paling banyak CO2 dari atmosfer di antara perairan di utara.

Tapi pemanasan global dan lubang ozon yang tercipta di atasnya membuat laut di selatan itu semakin hangat. Tekanan udara meningkat, arah angin pun semakin cepat. Dampaknya adalah upwelling dari siklus lautan global yang terjadi di sana bisa semakin mudah mengangkat karbon anorganik dari dasar dan membuatnya terlepas kembali ke atmosfer.

“Semua ahli di dunia sedang memikirkan bahayanya apabila fungsi penyerap karbon di laut sebelah selatan ini sampai terganggu,” kata Alan sambil menambahkan, indikasi laut global yang berubah sudah ada. “Cuma di sini (Indonesia) yang masih memikirkan laut tropis.”

Meski begitu, Alan sependapat dengan Edvin bahwa penelitian tetap harus dilakukan untuk seluruh laut Indonesia. Tapi itu dalam konteks perairan pesisir yang memang belum disepakati apakah penyerap atau pelepas karbon. Hasil hitungan dan pemodelan yang sudah dilakukannya untuk Laut Jawa, misalnya, tidak bisa diesktrapolasi untuk Laut Flores yang dalam atau Arafura yang sama-sama dangkal tapi dengan pasokan air sungai dari Papua.

“Perhitungan budget karbon laut Indonesia perlu dibagi sesuai karakteristik lautnya berdasarkan provinsi,” katanya.

Upwelling juga tidak selalu berarti melepas karbon untuk kasus perairan pesisir. Arus konveksi yang terjadi di Cile memang membuat perairan di sana menjadi carbon source, tapi tidak di Oregon, Amerika Serikat, yang justru sebagai carbon sink. “Kita tidak tahu bagaimana dengan upwelling yang juga terjadi di Selat Makassar, Laut Banda, dan di selatan Jawa,” kata Alan mencontohkan.

No responses yet

Mar 25 2010

Expert Blasts Indonesia’s Focus on Ocean Carbon

Published by under Uncategorized

Expert Blasts Indonesia’s Focus on Ocean Carbon

JakartaGlobe, 27 November 2009

The government should stop spending so much of its time focusing on potential ocean carbon trading schemes because the jury is still out on whether the country’s waters absorb or emit carbon, an expert in the field said on Thursday.

“There has been a huge misunderstanding in the public at large that our oceans can absorb CO2 [carbon dioxide]. Contrary to that claim, much research has shown that Indonesia’s waters release carbon dioxide” instead of absorbing it, said Alan Koropitan, an ocean expert from the Bogor Institute of Agriculture (IPB).

In May this year, former Maritime Affairs and Fisheries Minister Freddy Numberi told the World Ocean Conference in Manado, North Sulawesi, that Indonesia’s oceans could absorb 66.9 million metric tons of carbon dioxide per year and coastal areas could absorb an additional 245.6 million tons of carbon dioxide a year.

The statement drew sharp criticism from civil society groups, which accused the government of laying the groundwork to commercialize oceans and coastal areas for financial gain while neglecting the welfare of traditional fishermen.

Alan said while oceans do have the potential to absorb carbon dioxide, industrialization has rendered some unable to absorb the greenhouse gas, and those seas now release carbon dioxide into the air instead.

“In order to know whether oceans absorb or release carbon dioxide into the air we should consider the whole marine carbonate system, not just empirical methods, which should not be hastily implemented in Indonesia’s waters,” he said

The marine carbonate system is the system by which carbon passes from the atmosphere to the biosphere and oceans, and back again.

According to Alan, Indonesia’s waters have become a source of carbon dioxide rather than a storage resource because their temperature is much hotter than that of southern oceans.

“Much research has proven that southern oceans, which are subtropical, are a carbon sink because their temperature is cooler, while our water areas are tropical,” Alan said.

“So, it is very dangerous to claim that our oceans could absorb millions of tons of carbon dioxide annually,” he said.

Alan added that scientists were still debating whether oceans were able to sequester carbon dioxide and store it like growing forests do.

“The government should not have brought up the idea before scientists reached agreement on the issue. They should just focus on how to deal with rising sea levels and changes in weather patterns as a result of global warming,” he said.

No responses yet

Mar 25 2010

Dewan Perubahan Iklim Menyongsong Kopenhagen

Published by under Uncategorized

Dewan Perubahan Iklim Menyongsong Kopenhagen

OLEH: ALAN KOROPITAN

Sinar Harapan, 13 Juni 2009

Tak terasa, dengan hadirnya PP No 46 Tahun 2008, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) akan berusia satu tahun pada 4 Juli 2009. Salah satu tugas DNPI adalah memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara industri bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim. Namun, aksi nyata DNPI belum terlihat sampai saat ini. Pembentukan kelompok kerja (pokja) pada kenyataannya belum rampung sepenuhnya, padahal pokja ini akan membantu DNPI yang diketuai Presiden RI dan beranggotakan pejabat negara yang notabene sangat sibuk. Pokja juga merupakan wadah yang menampung para pakar dan aktivis lingkungan serta merupakan ujung tombak dalam persiapan dan perumusan masalah iklim.

Di lain pihak, hampir seluruh negara sedang mempersiapkan strategi negosiasi tentang perubahan iklim, menjelang pertemuan Kopenhagen pada Desember 2009. Pertemuan Kopenhagen sangat penting dalam mencapai kesepakatan baru untuk mengontrol perubahan iklim, setelah periode Protokol Kyoto berakhir pada 2012. Jadi, masih tersisa enam bulan lagi untuk menyamakan persepsi nasional dalam menyikapi masa depan bumi. Juga, penyamaan persepsi dalam level regional Asia Tenggara maupun level internasional, untuk membentuk posisi tawar dalam negosiasi pada pertemuan Kopenhagen. Apakah agenda utama yang perlu diperjuangkan dalam negosiasi iklim di Kopenhagen?
Pertemuan Bali pada Desember 2007 telah melahirkan Rencana Aksi Bali (RAB) yang merupakan pokok-pokok penuntun dalam memperbaiki Protokol Kyoto. Dengan demikian, RAB merupakan jembatan menuju Kopenhagen. Namun, menurut K Madhava Sarma (mantan sekretaris eksekutif pada sekretariat Protokol Montreal) dan Durwood Zaelke (2009) pertemuan Bali masih menyisakan beberapa topik yang belum disepakati dan perlu dinegosiasikan, yaitu yang menyangkut komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, teknologi, dan mekanisme pendanaan.

Negara-negara berkembang tidak bersedia melakukan komitmen dan memilih pasif, sementara negara-negara industri tetap bersikukuh bahwa negara-negara yang ekonominya sudah membaik harus terlibat aktif dan ikut berkomitmen. Tentang teknologi, negara-negara berkembang mengharapkan adanya jaminan transfer teknologi dari negara-negara industri (termasuk konsekuensi biaya yang dibutuhkan) serta kelonggaran hak paten teknologi yang dimiliki oleh sektor swasta, sementara negara-negara industri tetap mempertahankan perlindungan hak kepemilikan intelektual dalam perdagangan. Dalam soal mekanisme pendanaan: negara-negara berkembang menghendaki adanya model pendanaan baru, di mana negara-negara industri dituntut memenuhi segala biaya yang diperlukan, namun negara-negara industri cenderung mempertahankan mekanisme yang telah disepakati pada Protokol Montreal yaitu pendanaan yang bersifat sukarela.

Antisipasi DNPI dalam Proses Negosiasi

Melihat gencarnya kampanye pencegahan perubahan iklim di mana-mana, kemungkinan besar poin pertama akan diberlakukan bagi seluruh negara. Sekali hal ini diadopsi oleh PBB, negara-negara yang tidak mematuhinya akan mendapat sanksi internasional.
Mengantisipasi hal ini, DNPI perlu mempersiapkan diri untuk menentukan status awal Indonesia terhadap besaran emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2006, kita sempat dikagetkan oleh laporan dari Wetlands International yang mengatakan bahwa Indonesia seharusnya berada pada posisi ketiga negara penghasil emisi terbesar CO2, setelah AS dan China. Perhitungan ini didasari oleh kenyataan yang terjadi hampir setiap tahun, yaitu kasus kebakaran hutan termasuk lahan gambut, khususnya di Kalimantan dan Sumatera.
Hal ini pernah dibantah oleh Edvin Aldrian, peneliti BPPT, yang mencermati metode perhitungan emisi tanpa mengikutsertakan faktor absorpsi oleh hutan. Namun, upaya penggalangan opini bahwa Indonesia sebagai negara penghasil emisi CO2 signifikan masih terus berjalan. Sebagai contoh, Prof Osaki dari Hokkaido University menyatakan bahwa perusakan lahan gambut di Kalimantan Tengah memiliki andil besar dalam emisi karbon. Pelepasan CO2 akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran berkisar 0,6 gigaton, di mana menurutnya setara dengan US$ 1 miliar.
Opini-opini tersebut perlu disikapi dengan serius oleh DNPI. Untuk itu dibutuhkan data-data pendukung yang valid. Jika tidak maka akan sa-ngat berpengaruh dalam negosiasi poin 3, yaitu mekanisme pendanaan. Untuk poin 2, Indonesia dan delegasi negara-negara berkembang lainnya perlu berjuang untuk jaminan transfer teknologi. Walaupun demikian, kecil harapannya untuk mendapatkan kelonggaran dalam pemanfaatan hak paten yang dimiliki oleh sektor swasta di negara-negara industri.

Proposal China dan Kelompok 77
Menjelang pertemuan Kopenhagen, telah bermunculan beberapa proposal berkaitan dengan mekanisme pendanaan untuk mitigasi, adaptasi dan transfer teknologi untuk perubahan iklim. Proposal yang diajukan oleh China dan Kelom-pok 77 (koalisi negara-negara berkembang PBB dengan jumlah anggota 130 negara) dalam hal ini memiliki alasan yang tepat dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.
Seperti yang dikemukakan oleh Robert Engelman, Wakil Presiden Worldwatch Institute (2009), isu penting dalam proposal ini adalah: a. Pembentukan panitia bersama (negara industri dan berkembang) dalam menentukan alokasi dana bagi program adaptasi, mitigasi dan transfer teknologi, b. Pendanaan untuk kepentingan perubahan iklim umumnya berasal dari negara-negara industri dan diberikan dalam bentuk hibah ketimbang pinjaman. Bantuan ini terpisah dengan program bantuan resmi lainnya ke negara berkembang bagi kepentingan pembangunan ekonomi. Kemudian, besar pendanaan untuk perubahan iklim diusulkan pada level 0,5 sampai 1 persen GNP dari negara-negara industri sebagai satu kesatuan, c. Usulan dana terpisah lainnya yang berkaitan dengan mekanisme pendanaan untuk mendukung transfer teknologi di negara-negara berkembang, seperti riset teknologi energi bersih. Dana akan diatur melalui konferensi berbagai pihak yang terikat dalam perjanjian perubahan iklim.
Semoga peluang-peluang tersebut berhasil diperjuangkan oleh anggota delegasi negara kita bersama-sama dalam Kelompok 77. Untuk itu, kesiapan DNPI dan pembentukan pokja-pokja sangat mendesak dilakukan, menjelang pertemuan Kopenhagen yang tak lama lagi.

No responses yet

Mar 25 2010

The WOC and marine carbon trading

Published by under Uncategorized

The WOC and marine carbon trading

Alan F. Koropitan ,  Minneapolis   |  Sat, 05/16/2009 2:06 PM  |  National

http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/16/the-woc-and-marine-carbon-trading.html

Indonesia’s Maritime Affairs and Fisheries Ministry showed a strong desire to propose marine carbon trading as an additional component in the Clean Development Mechanism (CDM) during the just concluded World Ocean Conference (WOC) in Manado, North Sulawesi. In other words, beside forests, the Indonesian delegation wants the Indonesian seas to be considered in carbon trading.

Will this proposal benefit the country?

Before finding out the proper answer, it is better to understand air-sea carbon exchange and its controlling factors. There are four main parameters: Partial pressure of CO2 (pCO2), dissolved inorganic carbon (DIC), total alkalinity and pH. Although they interrelate in the ocean, the reference parameter is pCO2. If pCO2 at the ocean’s surface (SSpCO2) is lower than pCO2 in the atmosphere, the surface of the ocean absorbs atmospheric CO2, and vice versa. SSpCO2 itself is controlled by the sea surface temperature (SST), so it varies from low to high latitudes. SSpCO2 in tropical oceans is in general higher than in temperate ocean.

The mechanism of how the SST affects SSpCO2 can be illustrated with a cup of Coke. Gas concentration in the Coke tends to disappear when the cup is put under the Sun, compared to when it is put in a fridge. This is what happens in dissolving CO2 in the ocean. Gas solubility in temperate oceans is much higher, resulting in lower gas partial pressure than in tropical oceans. This mechanism is known as the solubility pump.

On the other hand, photosynthesis by phytoplankton will reduce dissolved CO2 in seawater. Organic matter production during photosynthesis will sink to deeper layers (at depths of more than 1,000 meters) and will be buried in the bottom sediment. This is called the biological pump. However, the deposition of organic matter in shallow seas cannot be categorized as a biological pump since the deposited sediment at the bottom can be eroded by strong tidal currents. In this case, the organic carbon can be released back into the water column.

Takahasi, a researcher at Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory, deals with the global SSpCO2 in several publications dealing with carbon sources and sinks in tropical and temperate oceans.

Some regions, like middle-latitude oceans, are influenced by the combination of solubility and biological pumps, depending on season and ocean characteristics. Therefore, it should be noted that marine photosynthesis will not directly uptake atmospheric CO2. The air-sea gas exchange is determined by the four parameters, known as the marine carbonate system.

The previous explanation clearly shows Indonesian seas tend to be a carbon source. My research on the Java Sea and cruise data from the Meteorological Research Institute of Japan along the Makassar Strait to the Celebes Sea also reached a similar conclusion.

Regarding the carbon cycle and future climate system, the ocean in general may play an important role. Sabine, a researcher at the National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) Pacific Marine Environmental Laboratory, reported in a publication in 2004 that from the 1800s until 1994, the ocean removed about 118 Pg C (1 Pg=1015 grams). This is equal to about half of the CO2 released into the atmosphere from the burning of fossil fuels. The carbon cycle during the pre-industrial era is then determined by scientists as a natural cycle. On the other hand, the emission of CO2 after the industrial era is categorized as anthropogenic carbon. Concentrations of atmospheric CO2 during the pre-industrial era and now are about 280 ppm (parts per million) and 380 ppm, respectively.

A decade ago, it was not clear what the fate of anthropogenic carbon in the ocean was, particularly its spatial distribution. There was no accurate method to determine the concentration of anthropogenic carbon in the ocean. However, the method improved year by year. Then, a recent paper by Gruber and his colleagues (published in February 2009) reported a synthesis of oceanic sources, sinks and transport of atmospheric CO2, including natural and anthropogenic carbon in the ocean. They concluded the world’s oceans now act as sinks for anthropogenic atmospheric CO2. Their findings agree well with Sabine (2004). So the ocean in general naturally acted as a carbon source during the pre-industrial era, but changed into a sink due to anthropogenic perturbation.

Concerning marine carbon trading, one of the difficulties is related to boundaries and transboundary currents. In addition, if the carbon trading deals with the anthropogenic carbon cycle, then all marine countries will benefit, because the entire oceans work as sinks.

However, it’s not certain marine countries will benefit, since the ocean becoming a carbon sink has a negative impact on marine organisms (through marine acidification).

On the other hand, if carbon trading deal with the natural carbon cycle, then countries located in tropical oceans, including Indonesia, will have to pay the tax. However, this is impossible since the natural carbon cycle occurred during the pre-industrial era.

Alan F. Koropitan, PhD., is a postdoctoral fellow at the Biogeochemical cycle group, University of Minnesota, and lecturer (currently on sabbatical) at the Bogor Agricultural Institute’s (IPB) School of Marine Science and Technology. The article is his personal opinion and does not necessarily reflect the positions of either institution.

No responses yet