Jun 13 2015

Kembalikan Fokus Perguruan Tinggi

Published by under Uncategorized

Kembalikan Fokus Perguruan Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sudah merintis pemanfaatan beragam potensi laut untuk kegiatan ekonomi, mulai dari pangan, obat-obatan, energi, pertambangan, transportasi, hingga pariwisata. Namun, upaya itu terputus di tengah jalan.

Enam perguruan tinggi negeri sejak tahun 1980-an memulai riset sumber daya laut tersebut. Namun, kurang berkembang. “Pencanangan program Poros Maritim oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo hendaknya memacu kembali kegiatan pendidikan dan riset kelautan di perguruan tinggi,” kata Alan F Koropitan, Lektor Kepala Bidang Oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) di Jakarta, Selasa (9/6).

Program Studi (Prodi) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan (ITK) dirintis IPB pada 32 tahun lalu, yang diadopsi pemerintah dengan mendirikan program studi di lima universitas melalui Proyek Pengembangan dan Pendidikan Ilmu Kelautan.

Setiap perguruan tinggi punya fokus pendidikan dan riset masing-masing. Ada empat bidang fokus riset: eksplorasi sumber daya hayati laut (diteliti IPB dan Universitas Pattimura, Ambon); lingkungan laut (Universitas Riau); budidaya laut (Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Hasanuddin Makassar); serta farmakologi laut (Universitas Sam Ratulangi, Manado).

“Keenam prodi ITK ini punya fasilitas, kapal riset, dan stasiun lapang canggih di Asia Tenggara pada era itu. Proyek ini menghasilkan ahli antara lain 160 doktor,” kata Alan, yang juga Presidium Himpunan Alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB.

Prodi ITK IPB, menurut Guru Besar Akustik Kelautan IPB Bonar P Pasaribu, di antaranya memiliki fokus utama riset pada oseanografi dan biologi laut, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, serta akustik dan instrumentasi kelautan. Prodi itu mendapat akreditasi dari badan internasional, yaitu IMarEST pada tahun 2014.

Menurut Bonar, Indonesia sudah selayaknya memiliki universitas ilmu dan teknologi kelautan. Taiwan, negeri sebesar Jawa Barat, saja memiliki National Taiwan Ocean University. Tiongkok mempunyai Shanghai Ocean University dan University of Ocean Science and Technology.

Setelah Perang Dunia II, lanjut Bonar, Jepang mencurahkan seluruh perhatian pada riset sumber pangan di laut. Untuk itu Pemerintah Jepang menyediakan fasilitas laboratorium dan beberapa kapal riset berkapasitas di atas 1.000gross ton untuk perguruan tinggi. (YUN)

Sumber : Kompas, 10/6/2015 Hal. 14

No responses yet

Jun 13 2015

1.600 alumnus IPB dirangkul dukung Poros Maritim

Published by under Uncategorized

http://www.antaranews.com/berita/500263/1600-alumnus-ipb-dirangkul-dukung-poros-maritim

1.600 alumnus IPB dirangkul dukung Poros Maritim
Senin, 8 Juni 2015 11:14 WIB | 2.409 Views
Pewarta: Virna P Setyorini

Suasana aktivitas kapal dan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
Jakarta (ANTARA News) – Himpunan Alumni Ilmu Teknologi Kelautan (HA ITK, dibaca HAITek) Institut Pertanian Bogor (IPB) mulai merangkul 1.600 alumnus yang tersebar hingga ke berbagai negara untuk mendukung pengembangan Poros Maritim.

“HA ITK mencoba mengumpulkan para alumni yang berkisar 1.600 orang yang lulus sejak 1991 dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan beberapa negara seperti United Kingdom, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat. Semua sangat komitmen dengan kebijakan Poros Maritim,” kata Ppresidium HA ITK IPB Alan F Koropitan kepada Antara di Jakarta, Senin.

Pada deklarasi HA ITK IPB tanggal 31 Mei 2015 yang dihadiri 80 alumnus tersebut, ia mengatakan telah ditegaskan bahwa IPB dan alumni siap berkontribusi dalam pembangunan untuk menjawab panggilan Indonesia menuju poros maritim dunia.

Untuk itu, lanjutnya, alumni ITK IPB yang bergabung dalam HA ITK ini akan mulai melakukan kajian-kajian strategis, seperti sejarah kelautan dan riset kelautan Indonesia, dampak pembangunan dinding laut raksasa di Teluk Jakarta, serta pembangunan poros maritim itu sendiri dengan merumuskan dalam parameter-parameter yang jelas tolok ukurnya dan mudah dievaluasi.

“Itu program jangka pendeknya, kalau untuk program jangka menengahnya kita akan mengaplikasikan teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan para alumni yang ada di HAITek,” ujar dia.

Beberapa teknologi yang bisa diaplikasikan, menurut Alan, seperti energi baru terbarukan, desalinasi (mengubah air asin menjadi air tawar) untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang.

Anggota HA ITK IPB, menurut dia, sudah berpengalaman menjalankan program-program tersebut karena tersebar dalam berbagai profesi. Beberapa mereka bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional, perusahaan di bidang teknologi kelautan, energi baru terbarukan, birokrat di pusat dan daerah, peneliti di dalam dan luar negeri.

“Beberapa bahkan juga ada yang bekerja di lembaga-lembaga asing yang memang peduli dengan pemberdayaan masyarakat,” kata Alan.

Sebelumnya ia sempat mengatakan pembentukan Himpunan Alumni Ilmu Teknologi Kelautan IPB (Eksplorasi Sumberdaya Hayati Laut) diharapkan juga mampu menggerakkan para alumni ilmu kelautan lain yang ada di lima perguruan tinggi lain seperti Universitas Riau (Lingkungan Laut), Universitas Diponegoro (Budidaya Laut), Universitas Hasanudin (Budidaya Laut), Universitas Sam Ratulangi (Farmakologi Laut), dan Universitas Pattimura (Eksplorasi Sumberdaya Hayati Laut).

Inisiator Prodi ITK di IPB dan Nasional serta Guru Besar Akustik Kelautan IPB Bonar P Pasaribu mengatakan 32 tahun yang lalu IPB telah menggagas pembentukan program studi baru yaitu Prodi ITK dimana proses inisiasi dimulai pada tahun 1983, dan angkatan pertama prodi ITK ada pada tahun 1987. Kemudian diikuti oleh lima universitas lainnya pada tiga tahun kemudian.

Bonar juga mengatakan kepeloporan IPB juga dibuktikan dengan telah diakreditasinya program studi ITK IPB secara internasional oleh lembaga akreditasi IMAREST di Inggris pada 2014.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015

No responses yet

May 05 2015

Poros Maritim di Era Perubahan Iklim

Published by under Uncategorized

OPINI > ARTIKEL > POROS MARITIM DI ERA PERUBAHAN IKLIM

Poros Maritim di Era Perubahan Iklim

ALAN F KOROPITAN

Memasuki 2015, konsentrasi CO2 di atmosfer telah stabil mencapai 400 ppm sesuai dengan pengamatan di Mauna Loa.

Banyak ahli mengibaratkannya dengan alarm pagi hari. Mengapa alarm 400 ppm tahun ini krusial? Penjelasan sederhana adalah jika sampai melewati 450 ppm, untuk mempertahankan suhu di bawah 2 derajat celsius menjadi sulit. Padahal, keputusan perjanjian iklim yang baru (setelah berakhirnya Protokol Kyoto) nanti terjadi akhir tahun ini di Paris (Konferensi Para Pihak/COP Ke-21).

Pengalaman Protokol Kyoto, negosiasinya dimulai akhir 1997 dengan ratifikasi memakan waktu tujuh tahun. Alhasil, besar peluangnya (saat ratifikasi kesepakatan baru COP Ke-21) konsentrasi sudah melebihi 450 ppm. Ini pun jika COP Ke-21 berhasil; jika tidak, maka kita sudah harus bersiap untuk skenario yang lebih buruk.

Peran laut sering dibahas dalam berbagai komunitas akademisi dan praktisi di Indonesia. Ada kesan harapan yang tinggi terhadap peran laut dalam siklus karbon sehingga bisa masuk dalam skema perdagangan karbon. Apa fakta sains peran laut ini?

Pada era sebelum revolusi industri, laut global berfungsi sebagai pelepas karbon ke atmosfer. Ini disebut dengan siklus alami. Memasuki era revolusi industri, dengan adanya emisi CO2 besar-besaran dari penggunaan bahan bakar fosil, maka laut berubah fungsi dari pelepas menjadi penyerap karbon.

Ini disebut siklus antropogenik. Global Carbon Project (2014) melaporkan bahwa rata-rata 2004-2013 dari total emisi karbon antropogenik ke atmosfer (sekitar 9,7 PgC/tahun, 1 PgC= 1 miliar ton C), maka 44 persen tertinggal di atmosfer, 29 persen diserap oleh hutan, dan 26 persen diserap laut global.

Peran laut yang berubah fungsi ini terkadang menimbulkan diskusi dan perdebatan panjang dalam beberapa forum di Indonesia karena pemahaman istilah yang sering dicampurbaurkan, apalagi ada satu istilah terkait hasil observasi saat ini, ketika para ahli menyebutnya dengan siklus kontemporer. Intinya, siklus kontemporer adalah penjumlahan antara siklus alami dan antropogenik. Pengertian laut global meliputi semua perairan laut samudra, regional maupun teluk dan pesisir. Pada siklus alami dan kontemporer, ada laut yang berfungsi sebagai penyerap dan ada sebagai pelepas. Untuk wilayah tropis umumnya ia berfungsi sebagai pelepas, sedangkan untuk kawasan subtropis dan lintang tinggi, ia berfungsi sebagai penyerap.

Bak minuman bersoda

Proses ini dikontrol pompa daya larut gas laut. Ilustrasinya adalah bila minuman bersoda yang disimpan dalam lemari pendingin (laut subtropis dan lintang tinggi) dan diletakkan di udara terbuka yang panas (laut tropis), maka minuman yang cenderung hilang sodanya adalah yang di udara terbuka (karena daya larut gasnya rendah). Demikian sebaliknya. Karena itu, upaya membawa isu perdagangan karbon laut menjadi kompleks karena faktanya semua laut menyerap karbon antropogenik, walaupun secara alami dan kontemporer ada yang melepas atau menyerap.

Ada juga peran fitoplankton dalam fotosintesis, namun perlu dipertimbangkan satu siklus hidupnya (pemangsaan dan kematian). Hasilnya adalah produksi partikel organik yang tenggelam, ketika yang berhasil mencapai dasar perairan dan tersimpan dalam waktu lama disebut pompa biologis karbon. Ini hanya berlaku di laut dalam.

Fakta sains lainnya adalah pada periode 15.000 sampai 10.000 tahun silam (dikenal sebagai era Younger Dryas), sirkulasi (termohalin) laut mengalami perlambatan akibat adanya pencairan es di Samudra Arktik karena pemanasan global. Akibatnya, suplai energi panas ke utara Samudra Atlantik berkurang dan musim dingin menjadi ekstrem. Pada titik tertentu terjadi perubahan iklim mendadak yang kenaikan suhu yang drastis.

Saat ini indikasi berulangnya Younger Dryas semakin kuat, ketika musim dingin di belahan bumi utara semakin ekstrem tahun demi tahun dan cakupan es di Arktik berkurang drastis. Dampak terhadap siklus karbon antropogenik adalah semakin berkurangnya kapasitas laut dalam menyerap. Ini akibat dari perlambatan sirkulasi termohalin yang menyebabkan berkurangnya penenggelaman massa air yang membawa kandungan karbon antropogenik di utara Atlantik. Ini dikenal dengan pompa fisis karbon.

Selain itu, perubahan iklim telah memicu peningkatan kecepatan angin di Antartika sehingga memicu kenaikan massa air ke permukaan yang lebih besar. Hasilnya, kandungan karbon dari lapisan dalam akan naik ke permukaan dan pelepasan karbon menjadi lebih besar. Jika ini terus terjadi, dapat membawa bumi pada kondisi iklim yang berbahaya karena laut akan berubah fungsi lagi dari penyerap menjadi jenuh (tidak menyerap lagi) sehingga peluang CO2 tertinggal di atmosfer semakin besar.

Terkait visi poros maritim, Indonesia memiliki peluang menetralisasi karbon antropogenik melalui peran bakau-bakauan (mangrove) dan lamun yang mampu menyerap dan menyimpannya dalam sedimen. Ini disebut blue carbon. Sebagai negara dengan luas bakau-bakauan terbesar di dunia (FAO, 2007), maka Indonesia dapat mengusulkan mekanisme perdagangan karbon yang adil (dalam skema blue carbon) dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.

Sayangnya, kita masih memiliki persoalan dengan data luas dan sebaran bakau-bakauan dan lamun, selain deforestasi bakau-bakauan, kerusakan lamun akibat sedimentasi dan berbagai persoalan di pesisir akibat tumpang tindihnya pemanfaatan sektoral. Untuk itu, salah satu upaya menuju poros maritim adalah restorasi pesisir dan laut.

Restorasi tidaklah sekadar menanam bakau-bakauan, tetapi juga mengembalikan ke fungsi semula (fungsi regulator iklim, fungsi ekosistem/perikanan laut, serta perlindungan pantai). Restorasi ini juga merupakan upaya memperkecil kerentanan iklim dan strategi alami dalam beradaptasi.

ALAN F KOROPITANLEKTOR KEPALA BIDANG OSEANOGRAFI, IPB, DAN READER ON MARITIME ISSUES PADA THAMRIN SCHOOL OF CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 April 2015, di halaman 7 dengan judul “Poros Maritim di Era Perubahan Iklim”.

No responses yet

Jan 14 2015

Wawancara Bloomberg TV: Tantangan di sektor kelautan dan perikanan RI

Published by under Uncategorized

https://www.youtube.com/watch?v=hSrpFENdzBc

No responses yet

Sep 07 2014

Pemimpin baru dan tantangan krisis ikan era perubahan iklim

Published by under Uncategorized

Pemimpin Baru dan Tantangan Krisis Ikan era Perubahan Iklim

 

02 September 2014 13:00

 

Oleh: Alan Frendy Koropitan

 

http://sinarharapan.co/index.php/news/read/140902733/pemimpin-baru-dan-tantangan-krisis-ikan-era-perubahan-iklim.html

 

Kondisi ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru.

 

“Kita, sayangnya sudah merencanakan suatu kondisi dunia baru dengan kenaikan suhu 4 derajat Celsius dari normal”. Demikian ungkapan kekesalan Prof Mark Maslin, Ahli Klimatologidari University College, London terkait hasil Pertemuan Para Pihak (COP) ke-19 di Warsawa, akhir 2013. Mark menyayangkan tidak adanya pemimpin negara yang benar-benar peduli untuk menempatkan kebijakan pada penyelamatan planet Bumi ini dari level yang membahayakan.

Kekhawatiran Mark sesungguhnya sangat beralasan. Ini karena konsensus yang digalang para ilmuan yang tergabung Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah mencegah kenaikan suhu permukaan Bumi sebesar 2 derajat Celsius atau level konsentrasi CO2 di atmosfer sebesar 450 ppm. Namun, hal ini menjadi rancu karena ketidakjelasan pasca-Protokol Kyoto.

 

Inilah yang ditakutkan karena keputusan perjanjian iklim yang baru dan mengikat nanti dilakukan pada COP ke-21 tahun 2015 di Paris. Sementara itu, konsentrasi CO2 di atmosfer pada Juni 2014 telah mencapai 401,30 ppm di stasiun pengamatan Mauna Loa (Hawai). Jadi, terkesan sudah terlambat jika kesepakatan baru diputuskan pada 2015. Ini pun jika berhasil.

 

Keputusan apa pun yang diambil pada 2015 di Paris sudah pasti akan mengubah skenario perubahan iklim. Kondisi ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru, khususnya cuaca ekstrem (jangka pendek) dan keberlanjutan stok ikan laut (jangka panjang). Kemunculan badai tropis Bopha yang membawa banyak korban jiwa di Filipina Selatan, terjadi di lokasi yang tidak biasa sebagaimana dilaporkan Joint Typhoon Warning Center, AS. Hal ini semakin memperkuat dugaan akan dampak dari pemanasan global yang semakin nyata, tetapi sulit diprediksi.

 

Secara hukum fisika, badai tropis tidak akan terbentuk atau mendekati perairan ekuator. Namun, kenaikan suhu permukaan laut baik di Samudra Pasifik bagian barat maupun Samudra Hindia bagian timur dapat membentuk badai tropis yang pengaruh “ekornya” (edge) mampu mencapai perairan Indonesia serta menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Hal ini juga berpengaruh pada hasil tangkapan ikan di laut.

 

Kenaikan suhu permukaan laut juga membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur komunitas plankton, yang dalam rantai makanan akan berdampak terhadap stok ikan. Selain itu, ikan-ikan yang memiliki kemampuan bermigrasi tinggi seperti tuna cenderung berpindah untuk mencari suhu laut yang lebih nyaman.

 

Cadangan Ikan

 

Terlepas berhasil atau tidaknya COP ke-21 di Paris, kemampuan prediksi iklim dalam negeri perlu diperkuat dan berperan dalam layanan operasional bagi nelayan. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa stok ikan masa depan cukup untuk memberi makan seluruh rakyatnya. Ini bisa dijawab jika ada perairan laut yang secara alami mampu menjadi sumber cadangan ikan masa depan. Jadi, pemanfaatannya saat ini harus serius mempertimbangkan keberlanjutannya.

 

Perairan yang cocok tersebut memiliki kemampuan upwelling, yaitu perairan selatan Jawa-Bali-Lombok. Upwelling adalah fenomena pemompaan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut oleh angin. Ini terjadi setiap musim timur (Juni-Agustus).

 

Suhu yang dingin dari lapisan bawah diharapkan mampu menetralkan dampak pemanasan di permukaan laut. Selain itu, lapisan bawah laut mengandung nutrien yang tinggi sehingga ketika terbawa kepermukaan akan meningkatkan produktivitas perikanan. Kelebihan perairan selatan Jawa-Bali-Lombok adalah menjadi lokasi pemijahan bagi ikan tuna sirip biru (Southern bluefin tuna) yang dilindungi secara internasional.

 

Perairan lainnya adalah Laut Arafura. Secara oseanografis, suplai nutrien di Laut Arafura terjadi saat musim timur melalui upwelling di Laut Banda dan saat musim barat (Desember-Februari) melalui sungai-sungai yang bermuara di selatan Papua. Dengan demikian, suplai nutrien di Laut Arafura terjadi hampir sepanjang tahun.

 

Lingkungan pesisir juga masih sangat baik. Itu karena kepadatan hutan mangrove sangat tinggi sepanjang pesisir Merauke sampai Fakfak sehingga menyediakan banyak lokasi pemijahan dan asuhan (nursery ground) untuk menjamin stok ikan. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa unregulated and unreported (IUU) fishing yang tinggi sejak 1970-an sampai saat ini di Laut Arafura, tetapi ketersediaan ikan dan udang masih tetap melimpah. Menurut Wagey, dkk (2009), potensi kehilangan akibat IUU Fishing untuk Laut Arafura saja mencapai Rp 11-17 triliun per tahun. Ini harus dihentikan untuk menjamin cadangan stok ikan masa depan.

 

Perubahan iklim adalah persoalan sains dengan bukti-bukti ilmiah yang tidak terbantahkan seperti yang telah dirasakan seluruh penduduk dunia. Ketika perubahan iklim ini menyentuh pola kebijakan dengan pembatasan gas rumah kaca, khususnya CO2, isu sains beralih menjadi isu politik. Pembatasan emisi CO2 jelas mengganggu kepentingan ekonomi suatu negara.

 

Dalam konteks ini, Jokowi sebagai pemimpin baru perlu mengambil sikap yang melindungi kepentingan bangsa serta memengaruhi “politikus” internasional untuk berkontribusi nyata dengan menekan emisi CO2 ke atmosfer secara besar-besaran. Inilah pemimpin negara yang didambakan Mark seperti diungkapkan pada awal tulisan ini.

 

*Penulis adalah Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Universitas Surya, serta dosen IPB.

 

Sumber : Sinar Harapan

No responses yet

Aug 06 2014

Restorasi Maritim ala Jokowi Solusi yang Relevan

Published by under Uncategorized

Restorasi Maritim ala Jokowi Solusi yang Relevan
Kamis, 19 Juni 2014 | 15:16

http://www.investor.co.id/agribusiness/restorasi-maritim-ala-jokowi-solusi-yang-relevan/87565

Jokowi tampak berbincang dengan pedagang sayuran Devina Jigwa‎ (43) di Pasar Baru Prahara Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (5/6) pagi. Jokowi pun membeli patatas dari Mama Devina. Sedangkan Mama Devina dgn spontanitas mengisi petatas dalam noken (tas anyaman Papua) dan memberikannya kepada Jokowi. (sumber: Suara Pembaruan/Roberth Isidorus Vanwi)Jokowi tampak berbincang dengan pedagang sayuran Devina Jigwa‎ (43) di Pasar Baru Prahara Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (5/6) pagi. Jokowi pun membeli patatas dari Mama Devina. Sedangkan Mama Devina dgn spontanitas mengisi petatas dalam noken (tas anyaman Papua) dan memberikannya kepada Jokowi. (sumber: Suara Pembaruan/Roberth Isidorus Vanwi)

JAKARTA– Restorasi Maritim yang ditawarkan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dinilai merupakan solusi yang relevan bagi persoalan maritim saat ini. Sektor perikanan laut sebagai salah satu komponen dalam aktivitas maritim memang memerlukan terobosan.

Direktur Pusat Studi Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya, Alan F Koropitan mengatakan, ada dua kata kunci dalam Restorasi Maritim ala Jokowi yang sangat krusial bagi pembangunan kelautan nasional yaitu Tol Laut dan Bank Agromaritim.

“Tol Laut merupakan ide yan baik dalam menjawab tantangan konektivitas negara kepulauan yang diharapkan mampu menjawab persoalan mahalnya biaya logistik serta disparitas ekonomi antar pulau. Sementara Bank Agromaritim akan mampu memberikan kredit kepada petani dan nelayan dengan suku bunga rendah,” ujar Alan di Jakarta, Kamis (19/6).

Alan mengatakan konektivitas merupakan persoalan mendasar bagi pembangunan suatu bangsa. Ia mencontohkan Amerika Serikat ketika awal-awal kemerdekaan, mereka menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk transportasi baik jalan raya, sungai-sungai atau kanal-kanal.

“Laut adalah penghubung antarpulau, sehingga ide Tol Laut patut diapresiasi serta didukung untuk konektivitas laut Indonesia,” ujar dia.

Alan menjelaskan persoalan terbesar nelayan Indonesia dalam hal produksi perikanan tangkap adalah sulitnya mendapatkan modal. Ia mengatakan Indonesia perlu belajar dari Prancis yang mendirikan satu bank yang khusus untuk menyalurkan kredit dalam sektor pertanian.

Petani dan nelayan di sana mendapatkan kredit dengan suku bunga rendah untuk membeli alat-alat pertanian dan kapal nelayan dengan waktu pengembalian 10-20 tahun. “Kredit ini wajib diproteksi dengan asuransi. Baik asuransi pembiayaan itu sendiri maupun asuransi jiwa. Sehingga terlindungi ketika ada badai atau cuaca ekstrim,” ujar Alan.

Alan mengatakan jika Indonesia pernah memiliki BRI dengan progam SIMPEDES yang hadir di seluruh pelosok tanah air dan desa-desa, sangat mungkin Bank Agromaritim bisa terwujud. “Ini bisa saja penjelmaan dari BRI yang sudah sangat siap dengan fasilitas satelit serta adanya cabang-cabang di desa-desa pesisir,” ujar dia.

Bank Agromaritim diharapkan mampu menjawab bukan hanya permodalan nelayan tangkap tetapi juga pembudidaya di laut serta petani. (C-07)

No responses yet

Aug 06 2014

Hadapi AEC 2015 Sektor Perikanan & Kelautan Gagap

Published by under Uncategorized

Hadapi AEC 2015 Sektor Perikanan & Kelautan Gagap

http://agrofarm.co.id/read/kelautan/444/hadapi-aec-2015-sektor-perikanan-kelautan-gagap/#.U-HovxZfTwI


investphilippines.org

Menteri KKP dalam realisasi 2014 mengakui Indonesia tiap tahunnya kalah dengan Vietnam, Thailand dan China. Di satu sisi kebutuhan pangan nasional paling banyak disuply dari hasil kelautan. Suka tidak suka, masih ada sekelumit program yang perlu dibenahi jika Indonesia masih mau berjuang di AEC 2015.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pertanian (KIARA) Abdul Halim menyebut  masalah pertama adalah peningkatan angka produksi yang tidak diikuti dengan manfaat yan terasa langsung oleh masyarakat nelayan. Pemerintah hanya mengatur cara budidaya ikan yang baik (CBIB) tanpa diikuti fasilitasi bagi masyarakat pembudidaya agar adaptatif dengan Good Aquaculture Practice (GAP) sebagai sertifikasi AEC.

 “Kita jadi nekat betul. Maju di 2015 tanpa mempersiapkan bagaimana memperkuat masyarakat di level pengolahan dan pemasarannya. Saya khawatir Indonesia sekali lagi hanya akan mengekspor gelondongan tanpa pernah mendapatkan nilai tambah dari sumber daya ikan yang kita jual ke berbagai negara. Harusnya kita tidak terburu-buru bersepakat dengan berbagai aturan di level regional yang nantinya justru blunder bagi sektor perikanan nasional,” protes Halim.

Halim menilai setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan KKP. Membenahi rantai pasokan bahan baku di Indonesia wilayah timur dan mengintegrasikannya dengan sistem industri di Indonesia bagian barat. Memfasilitasi pembudidaya melalui dukungan infrastruktur, seperti laboratium misalnya sehingga petambak bisa menjalankan aturan CBIB ini dan dapat memiliki produk unggul.

Menjaga kualitas produksi dan fokus pada pencegahan-pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas seperti pertambangan, limbah industri di luar aktivitas kegiatan tambak dan perikanan tangkap, dan sebagainya. Terakhir menutup akses asing, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Sementara Direktur Center for Oceanography and Marine Technology Surya University. Alan F. Koropitan menilai perlunya lembaga pendanaan khusus lautan mengingat jumlah penyaluran kredit perikanan berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa per 31 Desember 2009, baru sebesar Rp 3,33 triliun atau hanya 0,23% dari total kredit perbankan secara nasional.

Disamping itu, riset kelautan Indonesia sendiri masih lemah. Dengan tersebarnya institusi kelautan serta anggaran riset yang sangat minim (dana riset keseluruhan termasuk kelautan hanya 0.08 % PDB) maka sulit mendapatkan inovasi di bidang maritim. Topik kajian terkadang merupakan duplikasi, karena kurangnya koordinasi antar institusi tersebut. Berbanding Eropa yang memiliki ratusan institusi kelautan (termasuk laboratorium dan stasiun lapang) dengan jumlah Kapal Riset lebih dari 250 buah yang saling terintegrasi satu sama lain.

Wisata bahari juga belum terserap secara maksimal dan masih didominasi transportasi Australiia dan Singapura. Tujuan wisata melalui kapal pesiar belum menjangkau luas. Kapal pesiar yang mengunjungi daerah timur Indonesia dan Barat Sumatera pun cottage dan tournya dimiliki oleh orang asing.

“Indonesia memiliki banyak potensi untuk disinggahi kapal pesiar mewah. Sebutlah rute Benoa Bali, Pelabuhan Labuan Bajo atau Pulau Komodo. Tanjung Emas Semarang dengan berwisata ke Candi Borobudur, Prambanan, Naik kereta Rel Bergerigi di Ambarawa. Selain itu, pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Sabang dan Belawan Medan biasanya menuju Danau Toba,” terang Alan.

Sementara untuk SLIN berupa pelabuhan hub yang terbatas dan menghambat konektivitas menurut Alan. Pengembangan industri perkapalan perikanan dapat dikembangkan di Maluku (RTRW Nasional) untuk menunjang kluster perikanan di Indonesia timur. Pencegahan IUU Fishing, pengembangan kluster perikanan di Indonesia timur dengan komoditas utama Tuna (sebagai prime mover), serta kluster budidaya laut di beberapa lokasi

 Untuk mewujudkan itu semua, Alan menilai indonesia perlu memiliki panduan. Sistem teknologi keluatan dan oseanografi Autralia salah satunya bisa diadopsi. Yang terpenting RPJM 2015-2019 haarus mencerminkan visi kelautan dan perlu semacam GBHN supaya jelas langkah-langkahnya dan tidak meraba-raba. Nah kalau visi itu masuk di dalam RPJM selanjutnya, hendaknya jangan sektoral, tapi terintegrasi.

“Sampai sekarang kelautan sayangnya masih identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan, tidak ada yang bisa diharapkan disitu. Padahal ada banyak potensi. Kami ingin tekankan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Menteri KKP kedepan harus mereka yang profesional, sekalipun dari Parpol tapi tetap profesional visinya, tidak memiliki sisipan kepentingan dari parpolnya, kemudian ideologinya jelas pancasilais dan UUD 45 kemudian tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik di level moral maupun hukum.” Pungkas Alan. Yosi Winosa

No responses yet

Aug 06 2014

Urgensi Bank Maritim untuk Pengembangan Nelayan

Published by under Uncategorized

Urgensi Bank Maritim untuk Pengembangan Nelayan

http://jurnalmaritim.com/2014/8/478/urgensi-bank-maritim-untuk-pengembangan-nelayan

BANK MARITIM – Diskusi Panel Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, di Hotel Sultan, Jakarta (11/1). Dukungan pemerintah memfasilitasi nelayan dapat berupa bank maritim. (Foto: JM Foto/Anwar Iqbal) 

Penulis: Anwar Iqbal

Jakarta, JMOL ** Kondisi sektor laut atau maritim Indonesia cukup memprihatinkan. Sebagai Negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 70 persen, sektor maritim tidak banyak tersentuh oleh kebijakan negara dalam pembangunan ekonomi.

“90 persen penduduk Indonesia berada di dekat laut. Tapi kebijakan negara tidak banyak yang mendukung sektor kelautan. Kondisi nelayan dan penduduk pesisir kita saat ini sangat memprihatinkan,” ujar Dr Alan F Koropitan dalam Diskusi Panel bertema ‘Mengungkap Budaya Luhur Nusantara Menuju Peradaban Maritim Indonesia’ yang diselenggarakan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, di Hotel Sultan, Jakarta (11/1).

Alan memaparkan keterkaitan aktivitas manusia dengan lingkungan. Ia mengambil studi kasus Laut Jawa yang tingkat pencemarannya tinggi akibat pembuangan sungai-sungai di selatan Kalimantan.

“Respons Laut Jawa terhadap masukan beban pencemaran ini terlihat signifikan di pesisir Selatan Kalimantan, Teluk Jakarta, perairan Semarang, dan Selat Madura. Daerah-daerah ini indeks kerentanannya sangat tinggi akibat dampak pencemaran,” katanya.

Alan juga menyorot tidak adanya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi para nelayan untuk mengembangkan diri. Ia menyarankan perlu adanya bank maritim yang dapat mendukung operasional para nelayan dan aktivitas kemaritiman lainnya.

“Saat ini, nelayan sangat tidak bankable. Semestinya perlu ada regulasi yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Di Jerman misalnya, ada bank pertanian yang dikhususkan bagi para petani,” ungkap Alan.

Pemateri lain, Dedi Supriadi Adhori, dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, memaparkan bahwa kondisi pengelolaan perikanan di Indonesia sangat memprihatinkan. Cirinya, gejala tangkap lebih yang telah melanda hampir semua wilayah pengolahan, kemiskinan nelayan yang akut, dan berbagai macam kerentanan lainnya.

“Praktik penangkapan tradisional banyak ditinggalkan. Ini menjadi gejala di banyak tempat. Praktik yang berkembang saat ini telah berubah ke elite capture, yakni pemanfaatan penguasaan wilayah laut untuk kepentingan politik dan ekonomi para elite dengan mengorbankan kepentingan umum dan kelestarian sumber daya,” paparnya.

Sementara itu, Dr Sonny Keraf, Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan pakar Filsafat, melihat dunia maritim dari kacamata filsafat. Ia menjelaskan bahwa penyebab semua kemunduran sektor maritim di Indonesia adalah karena masih dominannya paradigma kontinental dalam arah pembangunan negara.

“Selama paradigma kontinental masih mendominasi, peradaban maritim akan Sulit untuk diwujudkan,” jelasnya.

Sonny menjelaskan, sejatinya paradigma kontinental berasal dari filsafat Barat yang lebih berciri individualistis dan ekonomi bercorak kapitalis liberal.

Sonny mengajak untuk menghidupkan kembali paradigma maritim yang lebih berciri komunal dan menyatu dengan alam.

“Ke depannya kita harus menghidupkan kembali apa yang menjadi sesungguhnya peradaban kita, yaitu peradaban maritim yang bercorak komunal dan menyatu dengan alam. Saat ini budaya tersebut sudah hampir hilang, karena mulai tenggelam oleh filsafat kontinental yang bersumber pada paradigma Barat yang lebih menekankan pada kepemilikan individu,” pungkasnya.

Editor: Arif Giyanto

No responses yet

Aug 06 2014

Tol Laut Jawab Tantangan Konektivitas Antar Pulau

Published by under Uncategorized

Tol Laut Jawab Tantangan Konektivitas Antar Pulau
Jumat, 20 Juni 2014 | 12:36

http://www.suarapembaruan.com/home/tol-laut-jawab-tantangan-konektivitas-antar-pulau/57946

Wilayah Kepulauan Indonesia-googleWilayah Kepulauan Indonesia-google

[JAKARTA] Direktur Pusat Studi Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya Tangerang Banten, Alan F Koropitan PhD menilai, konsep tol laut yang ditawarkan calon presiden Joko Widodo mampu menjawab tantangan konektivitas di Indonesia.

“Tol laut merupakan ide yang baik dalam menjawab tantangan konektivitas negara kepulauan sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan mahalnya biaya logistik serta disparitas ekonomi antarpulau,” kata Alan Koropitan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/6).

Alan mengingatkan bahwa konektivitas merupakan persoalan mendasar bagi pembangunan suatu bangsa termasuk Republik Indonesia.

Ia mencontohkan Amerika Serikat ketika awal-awal kemerdekaannya menekankan pada pembangunan infrastruktur untuk transportasi baik jalan raya hingga sungai atau kanal.

Para bapak bangsa AS, ujar dia, berprinsip bahwa jalan raya atau kanal-kanal yang baik dapat memperpendek jarak sehingga mengefisienkan transportasi.

“Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan AS. Laut adalah penghubung antarpulau sehingga ide tol laut patut diapresiasi serta didukung untuk konektivitas laut Indonesia,” katanya.

Ekonom Iman Sugema, yang juga anggota tim ekonomi calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, mengatakan program sistem logistik tol laut akan membutuhkan suntikan dana Rp15 triliun dari APBN.

“Murah, dari APBN alokasi sekitar Rp15 triliun,” ujar Iman setelah sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/6).

Dia menjelaskan anggaran dari pemerintah tersebut hanya mencakup 30 persen dari total investasi tol laut. Sisanya, yakni sebesar 70 persen membutuhkan penyertaan modal dari sektor perbankan.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur tol laut yang digadang-gadang oleh calon presiden Joko Widodo mampu meningkatkan daya saing ekonomi dan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antara kawasan Barat dengan Timur Indonesia.

“Tol laut juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Tim Ekonomi Jokowi-JK, Wijayanto Samirin, di Media Center Jokowi-JK Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut Wijayanto Samirin, target pertumbuhan ekonomi Jokowi-JK sebesar tujuh persen per tahun sangat realistis, salah satu strategi yang akan dijalankan adalah dengan memperbaiki jaringan logistik Indonesia.

Pemilu Presiden Tahun 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk nomor urut 2. [Ant/L-8]

No responses yet

Aug 06 2014

Boom but mostly bust: fighting over sardines in Indonesia’s Bali Strait (Part II)

Published by under Uncategorized

Boom but mostly bust: fighting over sardines in Indonesia’s Bali Strait (Part II)
Read more at http://news.mongabay.com/2014/0718-sri-kaye-tale-of-two-fish-part-two.html

Fifty-five crewmen, stripped to their briefs, sing Madurese sea shanties to synchronized gestures as they haul in giant seine nets, hand-over-hand, onto the swaying wooden deck of the M/V Sinar Indah out in the middle of the Bali Strait. 

This morning they had offloaded a bumper haul at their homeport of Muncar: seven tons of lemuru sardines (Sardinella lemuru), the local specialty, for which dockside cannery agents offered $3,500. 

While securing their purchase, the cannery agents, in turn were overwhelmed by the crewmen’s own neighbors and relatives, each haggling for a share of the catch. Fishwives hectored the brokers while urchins snatched at wicker baskets full of lemuru. In the end, the crewmen had to ring their haul with a human cordon to prevent the sardines from disappearing, untallied, into the melee. 

A batch of lemuru. Photo courtesy of Wibowo Djatmiko under a CC BY-SA 3.0.A batch of lemuru. Photo courtesy of Wibowo Djatmiko under a CC BY-SA 3.0 license. 

But that was then. Tonight, the chanties falter as the seine nets come up empty—not just on the Sinar Indah, but on most of the other boats in what’s left of the Muncar fleet. The horizon is ablaze with the lights of other vessels, so dazzling and overcrowded that captains can no longer spot silvery sardine schools on the black surface of the ocean just by sight, as they once did. Instead, they must rely on rumors via text-message and radio, which so far have come to naught tonight. 

So it goes in the Muncar fishery: feast or famine. The accent, the last few years, falls increasingly on famine. But there’s just enough tantalizing prospect of feasting to keep fishermen scouring the Strait ever more desperately for sardines; an endeavor that only hastens the vicious cycle of species depletion. 

Imploding lemuru populations have knock-on effects throughout the ecosystem. The humble sardine forms the basis of an extensive food chain of higher predators including, ultimately, humans. Two out of every three Muncar townsmen either fish for lemuru or work in associated industries. 

Things didn’t always look so precarious in the Bali Strait. Not so long ago, lemuru comprised Indonesia’s second biggest fishery, reliably delivering enough sardines to sustain four distinct product streams: canned fish (largely for Mideast markets), meal pellets (for aquaculture pens and onshore feedlots), organic fertilizer (for Japan), and bait for longline tuna vessels. 

Purse seine crewmen load up wicker baskets with lemuru sardines to be delivered to a cannery as neighborhood fish traders watch, hoping to get a portion of the catch. Photo copyright (2014) Melati Kaye.
Purse seine crewmen load up wicker baskets with lemuru sardines to be delivered to a cannery as neighborhood fish traders watch, hoping to get a portion of the catch. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

“It was normal to make 100 million rupiah ($8,371) in a single evening,” recalls Abidin SP, who heads the regional government’s Fisheries Office in Muncar. “In March, 2010, for six consecutive days, 175 tons of fish were thrown away daily because processors had already hit their full capacity!” 

It’s a classic boom/bust cycle: this superabundance of sardines spurred surges of capital investment, both by fishermen and especially by processors. Then the lemuru population collapsed, leaving fishermen and factories scrambling to make any sort of return on their investment. 

When Madurese elder Zainullah Baijuri started fishing, back in the late 1970s, a paired set of seiners could contain 40 tons. He wound up buying four of them, before eventually going bankrupt. Now, he says, “a pair of boats can hold 60 tons but the oceans just aren’t as productive.” 

Men use bamboo poles to edge their partner boat away from the seine net. The average crew on a paired set of purse seiners in the Bali Strait consists of fifty-five men.
Men use bamboo poles to edge their partner boat away from the seine net. The average crew on a paired set of purse seiners in the Bali Strait consists of fifty-five men. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

Indeed, the entire fleet-wide catch nowadays runs to rather less than 30 tons a day, according to Abidin of the Fishery Office. And that gets divided among the 78 boats that remain active (out of a peak fleet of 190). At going rates, returns average out to less than $200 per vessel, an amount that doesn’t cover even half of a seine boat’s nightly operating cost. 

“We must leave the Straits and head to the Indian ocean if we want to land fish,” Baijuri sighs. 

But for a cannery or a pellet factory, there’s no option to just up stakes and move. There are existing facilities to be maintained, payrolls to meet, debts to pay, and established foreign markets to service. 

“We are international players,” boasts Edy Sukanto, general manager for Pasific Harvest cannery. “Our customer base isn’t in Indonesia. So, to stay in the game, we need steady supplies.” 

So, in the second half of 2013, according to Muncar port records, Sukanto imported 118,560 kilos of sardines from Pakistan and the Czech Republic, and 37,000 kilos of mackerel from China – fully half the feedstock for his plant. “Anywhere there is fish, we find it and import it,” he grimly resolves. 

The crew of the Sinar Indah drawing their third empty net of the evening.
The crew of the Sinar Indah drawing their third empty net of the evening. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

Muncar processors have had to source sardines from as far afield as India, Yemen and Peru. Despite these overstretched supply lines, local industrialists are doubling down on fish processing, with nearby Banyuwangi Port even contemplating the addition of an international-scale harbor to expedite exports out of Muncar. 

Any player in the lemuru industry has long since learned how to ride out cycles. Sardine populations are intrinsically cyclic. Normally the maximum fish run comes a month and a half after the peak of the June-September southeast monsoon. During the rainy season, easterly winds blow surface water offshore, creating a vacuum into which cold, nutrient-rich water upwells from down below. This spurs phytoplankton blooms, which in turn nurture the zooplankton on which sardines feed. 

This occurs once, maybe twice, in a normal year. But every 7-12 years or so—intermittently and unpredictably—an equatorial atmospheric pressure system called the El-Niño Southern Oscillation prolongs this ocean-churning process, causing plankton blooms during any period between November and January, sparking random explosions in the sardine population. 


Muncar on the island of Java, Indonesia. Map courtesy of Global Forest Watch. Click to enlarge. 

“All small pelagic fish do well in El Niño years,” says Alan Koropitan, lead scientist for the marine policy program at the Surya Research and Education Center outside Jakarta. The danger, though, is that overinvestment to scale up to El Niño boom-time proportions forces factories and fishermen to over-exploit sardine populations in the lean years. 

What’s more, Koropitan adds, even when El Niño returns—which will likely happen more erratically and with greater intensity due to global climate change—it could now pack much higher winds and increased storm threats, bad conditions for fishing. So Muncar captains might not get to take full advantage of rebounding lemuru populations after all. 

In such a dynamic environment, authorities urgently need to adopt a science-based fisheries management regime that considers the ecosystem holistically. In 2011, Indonesia finalized an Ecosystem-based Approach to Fishery Management System , in line with the country’s commitment to the Coral Triangle Initiative, an international pact including six other Pacific Ocean countries. However, the Fishery Ministry is still ironing out details of what the new system will mean for regional fisheries in the Bali Strait among other places. 

At the end of every fishing trip, each crewman gets a plastic bag worth of fish to take home. On poor fishing nights, boats may not have enough fish to sell to a cannery but every crewman will have fish to
take home.
At the end of every fishing trip, each crewman gets a plastic bag worth of fish to take home. On poor fishing nights, boats may not have enough fish to sell to a cannery but every crewman will have fish to take home. Photo copyright (2014) Melati Kaye. 

But scientific management requires solid data on the scale and health of the fishery. Remember the dockside melee when the Sinar Indah pulled in with its catch? There’s no telling exactly how much fish was landed in such a chaotic scene. Multiply that over hundreds of vessels and decades of fishing seasons. 

Muncar Fishery Office Chief Abidin admits that a lot of sardines never get entered into official tallies. In her 2010 dissertation, University of British Columbia PhD, Eny Buchary tried to put a number to this uncertainty. She estimated that for over 50 years (between 1950-2001) only 50-66 percent of Muncar’s lemuru landings were officially tallied. 

Analyzing two decades’ worth of numbers from Muncar, Buchary went on to project five “harvest scenarios under various El Niño effects. She concluded that to keep sardine catches sustainable, the fishing effort would have to be reigned back to half the magnitude the local fleet had in 2001. To achieve this, boats would have to be smaller than they were in 2001, spend fewer days on the water, and using much less light and horsepower. 

That would mean a lot of local fishermen would need to change professions. In fact, some are already “out-placing” themselves voluntarily. Captain Mastur Sowi, for instance, is trying to rear lobsters and carp in offshore net pens. But, he sighs, “the quality is not good enough, so we haven’t been able to export.” If things don’t improve, he’ll have to join the many others who now travel away from home to find migrant labor jobs. Many have already pawned their wives’ jewelry to feed the family.
Read more at http://news.mongabay.com/2014/0718-sri-kaye-tale-of-two-fish-part-two.html#t0kQXSq6BetgXwh3.99

No responses yet

Next »